Sebagai Termohon, Kok KPU Yang Sibuk Klarifikasi Putusan MA?

Polemik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pasal 3 (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum masih terus bergulir di masyarakat.

Dalam pengamatan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, ada yang janggal dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap putusan MA tersebut.

Adib mempertanyakan kenapa justru KPU yang sibuk mengklarifikasi terkait keputusan MA bernomor No. 44 P/HUM/2019 yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri terhadap PKPU No 5/2019 yang dianggap tidak mengacu kepada pasal 6A UUD 1945.

“Dari sisi komunikasi politik, KPU offside. Kenapa? KPU kan sebagai termohon dan pemohonnya ini kan Rachmawati. Jadi kalau KPU sibuk klarifikasi sana-sini menurut saya offside,” jelas Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/7).

Sambung dia, MA bahkan hingga saat ini belum sama sekali mengomentari ataupun menjelaskan ketetapan putusannya tersebut.

Seharusnya, kata Adib, bukan KPU yang sibuk menjelaskan, melainkan Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusan. Terlebih putusan itu baru dibuka ke publik beberapa bulan setelah ditetapkan.

“Ini penting daripada menjadi perdebatan yang tak berujung,” pungkas Adib.