Menteri KKP, Edhy Prabowo/Net
Pro dan kontra terkait kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di sosial media tidak ada substansinya lantaran hanya tertarik mengomentari gimmick.
Begitu yang dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno soal polemik kebijakan Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster.
Faktanya, di sosial media, sambung Adi, pro dan kontra terkait ekspor benih lobster ialah bangunan opini dari elite yang kemudian diramaikan oleh netizen yang tidak paham secara utuh mengenai aturan ini.
“Padahal kinerja Menteri Edhy lebih terukur dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan ketimbang menteri sebelumnya. Edhy bekerja dalam sunyi. Ia tak peduli dibully netizen yang entah siapa orangnya. Tapi kebijakannya dipuji Presiden, sejumlah gubernur dan nelayan," kata Adi, Selasa (7/7).
Adanya Peraturan Menteri 12/2020 yang mengatur pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, tak berlebihan jika disebut meresap semua subtansi terutama bagi keberlangsungan hidup nelayan, keberlanjutan losbter di alam, serta manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan untuk negara.
Bahkan, Adi menarik ke belakang, saat menteri sebelum Edhy membuat kebijakan pelarangan ekspor lobster, larangan alat tangkap cantrang, yang justru dianggap merugikan nelayan.
Bahkan efek kebijakan pelarangan itu, efeknya justru menimbulkan maraknya adanya demonstrasi menentang kebijakan-kebijakan menteri pada saat itu.
“Sejak Edhy menjabat, tidak ada lagi nelayan yang sampai menginap di Istana. Tidak ada lagi demo nelayan di KKP,†pungkas Adi.
