Bursa calon menteri mulai beredar, usai Presiden Joko Widodo menyampaikan niatnya akan merombak kabinet Indonesia Maju, saat setelah berpidato marah-marah di rapat kabinet, Kamis (18/6) lalu.
Dari sejumlah tokoh yang dimunculkan dalam beberapa hasil survei yang beredar muncul nama Rocky Gerung, yang dimungkinkan cocok menduduki kursi Menteri Hukum dan HAM, yang tengah dijabat Yasonna Hamonangan Laoly.
Mendengar hal ini, Rocky Gerung pun menanggapi dengan tidak percaya. Karena menurutnya, penentuan menteri mana yang akan dicopot dan atau dipilih oleh para penguasa oligarki.
"Semua nama itu (yang ada disurvei) nanti dicoret oleh oligarki. Mau masuk atau enggak masuk juga pada akhirnya yang menentukan adalah 5-6 orang yang ingin memastikan bahwa akumulasi kapital tidak berhenti kendati ada reshuffle," ujar Rocky dalam diskusi daring, Sabtu (4/7).
Namun saat ditanya oleh Moderator yang memandu acara diskusi, Fristian Griec, terkait apakah ia siap duduk sebagai menteri jika ditawari, Rocky pun menjawab "iya".
"Bisa. Saya mau," jawabnya singkat.
"Posisinya?" tanya balik Fristian.
Rokcy pun menjawab, "Ya di semua mereka dong," ungkapnya.
Mendengar jawaban Filsuf asal Universitas Indonesia yang sulit ditebak ini, kemudian Fristian kembali menanyakan perihal siapa mereka yang dimaksud Rocky.
"Di semua mereka siapa?" tanya Fristian mempertegas.
Dengan santainya Rocky menjawab, "Menkumham itu harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet. Jadi sebagai Menkumham saya akan, keputusan pertama, adalah membubarkan kabinet," ungkapnya.
"Kok bubarin kabinet, jadi Presiden kalau begitu dong?" timpal Fristian.
"Ngerti saya. Tapi di dalam negosisasi tuker tambah saya akan bilang, kasih saya kewenangan sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia, atas nama hak asasi manusia, saya buat Perppu pembubaran kabinet. Kan mestinya begitu kalau mau extraordinary," jelas Rocky Gerung.
"Kalau linear-linear saja itu ya kita simpan saja buat penelitian public oponion," demikian Rocky menutup jawaban Fristian.
