Berita

Bendera PKS/Net

Politik

PKS: Silakan Reshuffle, Kami Tetap Oposisi!

SABTU, 04 JULI 2020 | 13:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersilakan Presiden Joko Widodo jika ingin melakukan reshuffle kabinet. Pasalnya, itu merupakan hak prerogatif seorang Presiden sebagai kepala negara.

Namun, PKS tetap pada pendirian awal, yaitu mengambil posisi untuk berada di luar pemerintahan alias oposisi.

Demikian ditegaskan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat menjadi pembicara diskusi daring Trijaya FM bertajuk "Menanti Perombakan Kabinet", Jakarta, Sabtu (4/7).


"Pak Jokowi mau reshuffle monggo, kita serahkan kepada Pak Jokowi. PKS oposisi, kita akan awasi biar publik mendapatkan haknya. PKS insyaAllah konsisten oposisi," ujar Mardani Ali Sera.

Menurut anggota Komisi II DPR ini, pihaknya tetap beharap yang terbaik bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Apalagi di tengah kondisi pandemik Covid-19 saat ini.

Karena itu, PKS menilai wajar jika Presiden Jokowi marah-marah dan geram melihat kinerja para pembantu di kabinet.

Hanya saja, menurut Mardani Ali Sera, kemarahan Jokowi itu sekaligus memarahi dirinya sendiri.

"Wajar juga Pak Jokowi marah. Tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah Pak Jokowi sendiri," tandasnya.

Selain Mardani Ali Sera, turut hadir menjadi narasumber; politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu; politisi Golkar, Ahmad Doli Kurnia; politisi PKB, Maman Imanulhaq; peneliti Indef, Bhima Yudhistira; dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya