Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo/Net

Politik

Corona Memerlukan Penanganan Serius, Presiden Jangan Ragu Lakukan Reshuffle!

SABTU, 04 JULI 2020 | 12:53 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ancaman Presiden Joko Wodod untuk mengkocok ulang kabinet menyasar menteri dan pimpinan lembaga yang membidangi masalah kesehatan dan perekonomian, atau yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19.

Demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/7).

"Pantas jika Presiden Jokowi kesal dan marah kepada menteri-menterinya karena memang kinerjanya belum memenuhi harapan. Kemarahan Presiden Jokowi ini simetris dengan kekecewaan rakyat terhadap kinerja menteri dalam menangani pandemik Covid-19," kata Karyono.


Dia mengulas, kelambatan pengeluaran anggaran kesehatan, dimana Presiden Jokowi secara khusus menyoroti kinerja Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Dia menyebutkan anggaran di bidang kesehatan baru dicairkan 1,53 persen dari total anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun.

Dilihat dari presentase 1,53 persen dari jumlah anggaran Rp 75 triliun sangatlah kecil. Hal ini menjadi tanda tanya, faktor apa yang menjadi alasan keterlambatan dan apa motivasinya.

"Mengungkap alasan keterlambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini penting karena dampaknya sangat besar. Akibat kelambatan penyerapan anggaran menyebabkan keterbatasan peralatan medis dan ketersediaan obat yang ujungnya berdampak pada lambatnya penanganan virus corona," tekan Karyono.

Salah satu dampaknya, merujuk data dari Worldometers.info menunjukkan, jumlah tes corona di Indonesia termasuk dalam 15 terendah jika dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia. Belum lagi, masalah ini menjadi beban sebagian rakyat karena harus menanggung biaya rapid test sendiri.

"Dan belum lagi dampak pandemik yang menimbulkan efek domino memerlukan langkah serius dari pemerintah. Maka Presiden tak perlu ragu melakukan reshuffle," demikian Karyono.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya