Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo/Net

Politik

Corona Memerlukan Penanganan Serius, Presiden Jangan Ragu Lakukan Reshuffle!

SABTU, 04 JULI 2020 | 12:53 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ancaman Presiden Joko Wodod untuk mengkocok ulang kabinet menyasar menteri dan pimpinan lembaga yang membidangi masalah kesehatan dan perekonomian, atau yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19.

Demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/7).

"Pantas jika Presiden Jokowi kesal dan marah kepada menteri-menterinya karena memang kinerjanya belum memenuhi harapan. Kemarahan Presiden Jokowi ini simetris dengan kekecewaan rakyat terhadap kinerja menteri dalam menangani pandemik Covid-19," kata Karyono.


Dia mengulas, kelambatan pengeluaran anggaran kesehatan, dimana Presiden Jokowi secara khusus menyoroti kinerja Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Dia menyebutkan anggaran di bidang kesehatan baru dicairkan 1,53 persen dari total anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun.

Dilihat dari presentase 1,53 persen dari jumlah anggaran Rp 75 triliun sangatlah kecil. Hal ini menjadi tanda tanya, faktor apa yang menjadi alasan keterlambatan dan apa motivasinya.

"Mengungkap alasan keterlambatan pengeluaran anggaran kesehatan ini penting karena dampaknya sangat besar. Akibat kelambatan penyerapan anggaran menyebabkan keterbatasan peralatan medis dan ketersediaan obat yang ujungnya berdampak pada lambatnya penanganan virus corona," tekan Karyono.

Salah satu dampaknya, merujuk data dari Worldometers.info menunjukkan, jumlah tes corona di Indonesia termasuk dalam 15 terendah jika dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia. Belum lagi, masalah ini menjadi beban sebagian rakyat karena harus menanggung biaya rapid test sendiri.

"Dan belum lagi dampak pandemik yang menimbulkan efek domino memerlukan langkah serius dari pemerintah. Maka Presiden tak perlu ragu melakukan reshuffle," demikian Karyono.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya