Program Kartu Prakerja yang sempat menyita perhatian banyak kalangan sekaligus menimbulkan kontroversi, akhirnya dihentikan sementara. Penghentian dilakukan untuk memberi waktu bagi pejabat terkait melakukan evaluasi dan pembenahan.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan tersebut. Menurutnya, program tersebut perlu dikaji dan dievaluasi lagi dengan melibatkan beberapa pihak.
"Dalam melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja, pemerintah diharapkan melibatkan berbagai pihak terkait. Lalu, setidaknya pemerintah perlu melibatkan baik kalangan pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, serta para pengamat yang memahami persoalan pelatihan kerja," kata Saleh Daulay dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (3/7).
Ia juga menyatakan anggaran untuk program Kartu Prakerja yang begitu besar semestinya bisa memberikan manfaat yang luas.
“Anggaran pelaksanaan program ini, kan, besar. Ada Rp20 triliun. Sudah seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," tulis Saleh. Ke depan, untuk melanjutkan program ini lagi, perlu langkah evaluasi lagi agar kelak program unggulan Presiden Jokowi tersebut benar bisa mengantarkan para calon pekerja pada dunianya.
"Kartu Prakerja kan program unggulan, tujuan program ini harus sesuai dengan harapan dan ekspektasi dari Presiden Joko Widodo yaitu memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill (keahlian), dan terutama para pekerja korban PHK," ujar politisi PAN ini.
