Pertambangan timah di Baangka Belitung/Net
Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo P menilai, dugaan praktik kotor mafia timah yang menguasai Bangka Belitung bukan hanya mensengsarakan masyarakat.
Menurut Satyo, mafia timah juga memberikan imbas negatif bagi perekonomian di provinsi yang pernah dijajah Inggris itu.
Satyo mengungkap, berdasarkan data triwulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung mengalami penurunan drastis, angka pertumbuhan ekonomi Babel tercatat paling rendah di antara provinsi lain di Sumatera.
"Ketika pertambangan timah masih beroperasi lancar daya beli masyarakat sangat bagus, perekonomian Provinsi Babel pun terkerek naik. Pada situasi saat ini, perekonomian Babel melemah, belum lagi imbas dari pandemik Covid-19, daya beli masyarakat mengalami penurunan yang sangat drastis, kata mantan Sekjen Prodem ini Kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/7).
Selain dipengaruhi oleh pandemik Covid-19, Satyo menjelaskan, suburnya praktik penguasaan dengan cara kartel, dan berakibat monopoli dengan modus penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang membuat pertambangan timah perlahan tapi pasti tidak berkembang.
”Masyarakat dan negara dirugikan akan tetapi hanya menguntungkan segelintir orang, menggerus pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat Babel dan menutup peluang para wirausahawan lainnya, urai Aktivis 1998 ini.
Ditambah, ketatnya dan kakunya regulasi pertambangan timah yang terkesan "melindungi" praktik monopoli hingga mengakibatkan belasan perusahaan smelter swasta timah di Bangka Belitung tidak bisa melakukan ekspor.
Menurutnya, praktik kotor seperti ini sangat merugikan perekonomian Babel dan menggerus pendapatan pemerintah pusat yang seharusnya mendapatkan akumulasi manfaat dari sehatnya proses ekonomi yang bersumber dari pertambangan dan bisnis Timah.
”Akibat persekutuan jahat antara penguasa dan pengusaha yang disebut dengan istilah oligarki dan oligopoli membuat kekayaan sumber daya alam strategis seperti timah tidak banyak bermanfaat untuk negara dan rakyat, tandasnya.
Untuk itu, pria yang akrab disapa Komeng ini berhara, lembaga negara pengawasan pembangunan, keuangan dan penegakan hukum pemerintahan seperti: BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Agung harus segera melakukan audit kebijakan yang justru terkesan melindungi Oligopoli dan monopoli.
”Yang diduga "dikontrol"oleh satu orang pebisnis yang merupakan suami artis terkenal Harvey Moeis, ungkap Komeng.
