Kegaduhan politik nasional yang didipimpin langsung oleh para tokoh, elite politik 'gaek' membuat para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saling tengok. Sebab belakangan ini, tokoh politisi gaek tak seharusnya turun gunung.
Kuatnya pengaruh mereka, membuat para tokoh politik kawakan memilih menjalankan perannya.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen turut menyoroti pernyataan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara yang mengancam akan mereshuffle kabinet kerja.
"Disadari atau tidak ini membuka 'spekulan baru main'. Jika langkah extraordinary dilakukan maka harus dihitung betul dampak politiknya secara matang dan seksama, bahkan jika dilakukan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle. Jangan sampai kontra produktif dengan agenda pemulihan iklim ekonomi dan keamanan," demikian pendapat Silaen, Jumat (3/7).
Silaen menambahkan, dalam situasi pandemik virus corona baru (Covid-19), banyak elite politik tertentu belum dapat merasakan bagian dari kue negara, sehingga berdampak pada terjadinya kegaduhan politik nasional.
"Kegaduhan politik nasional dimasa pandemic covid-19 ini, dimanfaatkan untuk mendapatkan 'setoran' meski tidak semuanya, ini berimbas pada kinerja kementerian dan lembaga karena gamang dalam menjalankan programnya, karena ada yang recokin dengan bayang-bayang
reshuffle, "ujar Silaen.
Menurut Silaein, sistem ijon yang biasa diberlakukan oleh petani, tidak tertutup kemungkinan juga ada di mata anggaran. Akibatnya, pemangkasan atau pengalihan anggaran yang sudah ditetapkan itu berdampak luas.
"Karena lazimnya di setiap mata anggaran itu sudah ada yang 'punya'. Itulah yang membuat 'mereka-mereka' meradang karena tak dapat bagian, "papar Silaen.
Ancaman perombakan kabinet yang disampaikan Presiden Jokowi, menurut Silaen merupakan bagian dari cek ombak. Tujuannya melihat sikap elite politik dan parpol pendukung pemerintah.
"Jokowi paham betul dalan situasi seperti saat ini perlu 'cek and ricek' kesolidan para pendukung agar tidak salah mengambil kebijakan, " beber Silaen yang juga alumni Lemhanas Pemuda I 2009.
