Berita

Anggota Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno dan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Pengamat: Try Sutrisno Lebih Rasional Dibanding Megawati

JUMAT, 03 JULI 2020 | 14:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Anggota Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno yang menginginkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diubah total judul, isi hingga nomenklaturnya menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) masih menyisakan tanda tanya besar bagi sejumlah kalangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memandang keinginan mantan wakil presiden RI itu sebagai tanda adanya komunikasi dan pandangan yang berbeda di internal BPIP.

Menurutnya, pandangan Try Sutrisno itu berbeda dengan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Di mana Megawati merupakan ketua umum PDIP yang menjadi salah satu partai pengusung pembahasan RUU HIP di parlemen.


"Tentu saja ini menandai perseberangan pemikiran TS (Try Sutrisno) dengan Megawati. TS lebih rasional dibanding Mega yang politis,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (3/7).

Perbedaan itu semakin menguatkan keberadaan BPIP bukan untuk menguatkan, melainkan menjadikan Pancasila semakin buram.

Pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini justru menyayangkan adanya usulan RUU HIP menjadi PIP. Dia khawatir usulan itu tidak akan membuat masyarakat yang menolak menjadi puas.

"Itu yang disayangkan, mengubah hanya akan dijadikan alasan untuk tetap mereduksi Pancasila, kalaupun dianggap krusial, BPIP seharusnya menyusun naskah akademiknya, agar parlemen miliki pedoman materi UU yang cukup substansial," demikian Dedi Kurnia. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya