Berita

Try Sutrisno dan Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

Bertemu Pimpinan MPR, Try Sutrisno Dkk Minta RUU HIP Diubah Dari Judul Hingga Isi

KAMIS, 02 JULI 2020 | 17:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah tokoh bangsa diantaranya Wakil Preside Keenam RI Try Sutrisno, Ketua Umum LVRI Syaiful Sulun dan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri temui Pimpinan MPR RI.

Kedatangan mereka antara lain untuk memberikan saran dan masukan kepada MPR RI terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang belakangan menuai kontroversi di tengah masyarakat.

"Kedatangan kami kemari untuk bersilaturahmi dengan Pimpinan MPR. Tidak lain hanya ingin memberikan suatu masukan, pandangan, sekaligus juga harapan dari para purnawirawan menanggapi kemarin kejadian protes dinamika di masyarakat menyangkut RUU HIP," ujar Try Sutrisno di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).


Try Sutrisno menyatakan, pihaknya menyarankan serta mengusulkan kepada MPR RI agar RUU HIP diganti baik nomenklatur hingga substansi dari RUU tersebut.

Pasalnya, kata dia, Pancasila sebagai state fundamental norm tidak boleh berada di bawah UU, ia harus memiliki kedudukan di atas.

"Karena kalau judulnya itu haluan, ini bisa nanti kontroversi antara disiplin ilmu politik Pancasila sebagai state fundamental norm ada di atas," katanya.

"UU ini melaksanakan penjabaran pelaksanaan daripada aturannya. Oleh karena itu sepantasnya UU ini diubah judulnya sekarang menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)," imbuhnya menegaskan.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa pihaknya memiliki kesamaan pandangan dengan para tokoh purnawirawan TNI tersebut. Menurutnya, Pancasila secara tegas tidak sepatutnya masuk dalam UU.  

"Kami semua Pimpinan MPR satu pandangan oleh para tokoh senior purnawirawan TNI. Bahwa tidak sepatutnya Pancasila masuk dalam UU," kata Bamsoet.

Lebih lanjut dia berharap agar pemerintah dan DPR RI juga menyambut baik usulan dan masukan dari para tokoh purnawirawan TNI tersebut.

"Jadi itu segaris dan kita meresponsnya agar pemerintah dan DPR juga melakukan hal-hal apa yang diusulkan dan disampaikan purnawirawan," demikian Bamsoet.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya