Berita

Try Sutrisno dan Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

Bertemu Pimpinan MPR, Try Sutrisno Dkk Minta RUU HIP Diubah Dari Judul Hingga Isi

KAMIS, 02 JULI 2020 | 17:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah tokoh bangsa diantaranya Wakil Preside Keenam RI Try Sutrisno, Ketua Umum LVRI Syaiful Sulun dan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri temui Pimpinan MPR RI.

Kedatangan mereka antara lain untuk memberikan saran dan masukan kepada MPR RI terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang belakangan menuai kontroversi di tengah masyarakat.

"Kedatangan kami kemari untuk bersilaturahmi dengan Pimpinan MPR. Tidak lain hanya ingin memberikan suatu masukan, pandangan, sekaligus juga harapan dari para purnawirawan menanggapi kemarin kejadian protes dinamika di masyarakat menyangkut RUU HIP," ujar Try Sutrisno di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).


Try Sutrisno menyatakan, pihaknya menyarankan serta mengusulkan kepada MPR RI agar RUU HIP diganti baik nomenklatur hingga substansi dari RUU tersebut.

Pasalnya, kata dia, Pancasila sebagai state fundamental norm tidak boleh berada di bawah UU, ia harus memiliki kedudukan di atas.

"Karena kalau judulnya itu haluan, ini bisa nanti kontroversi antara disiplin ilmu politik Pancasila sebagai state fundamental norm ada di atas," katanya.

"UU ini melaksanakan penjabaran pelaksanaan daripada aturannya. Oleh karena itu sepantasnya UU ini diubah judulnya sekarang menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)," imbuhnya menegaskan.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa pihaknya memiliki kesamaan pandangan dengan para tokoh purnawirawan TNI tersebut. Menurutnya, Pancasila secara tegas tidak sepatutnya masuk dalam UU.  

"Kami semua Pimpinan MPR satu pandangan oleh para tokoh senior purnawirawan TNI. Bahwa tidak sepatutnya Pancasila masuk dalam UU," kata Bamsoet.

Lebih lanjut dia berharap agar pemerintah dan DPR RI juga menyambut baik usulan dan masukan dari para tokoh purnawirawan TNI tersebut.

"Jadi itu segaris dan kita meresponsnya agar pemerintah dan DPR juga melakukan hal-hal apa yang diusulkan dan disampaikan purnawirawan," demikian Bamsoet.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Pesan Ketum Muhammadiyah: Fokus Tangani Bencana, Jangan Politis!

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:13

Amanat Presiden Prabowo di Upacara Hari Bela Negara

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:12

Waspada Banjir Susulan, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:05

Audit Lingkungan Mendesak Usai Bencana di Tiga Provinsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:04

IHSG Menguat, Rupiah Dibuka ke Rp16.714 Pagi Ini

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:59

TikTok Akhirnya Menyerah Jual Aset ke Amerika Serikat

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:48

KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Kepala Kejari HSU

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:28

Bursa Asia Menguat saat Perhatian Investor Tertuju pada BOJ

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:19

OTT Kalsel: Kajari HSU dan Kasi Intel Digiring ke Gedung KPK

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:05

Mentan Amran: Stok Pangan Melimpah, Tak Ada Alasan Harga Melangit!

Jumat, 19 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya