Berita

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Cuma Petugas Partai, Jokowi Bakal Terhalang Parpol Dan Cukong Dalam Lakukan Reshuffle

RABU, 01 JULI 2020 | 18:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu reshuffle dalam dua hari terakhir berhembus begitu kencang, sejak pidato marah-marah Presiden Joko Wododo.

"Saya menilai reshuffle menteri bakal terhalang party power atau kekuatan partai, apalagi Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP) menyebut Jokowi petugas partai," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, Rabu (1/7).

Jerry menilai, akan sulit untuk melakukan reshuffle. Lantaran Jokowi harus berhadapan dengan kaum elitis, pimpinan parpol sampai para cukong yang mendukungnya pada pilpres lalu.


"Entah ini sikap Jokowi menyalahkan dirinya, lantaran salah memilih menteri-menterinya, ataukah beliau geram tapi hanya disampaikan secara lisan tanpa tulisan, kemarahan ini hanya peringatan saja, shock therapy kepada bawahannya, ataukah ini menutupi kelemahannya," ujar Jerry.

Persoalannya, ucap Jerry, jika dilakukan reshuffle maka dampaknya buruk terhadap kinerja bahkan kredibilitasnya. Lantaran, pada Febuari lalu juga sempat diutarakan akan reshuffle kabinet.

"Takutnya publik tak akan percaya lagi. Saya dorong Presiden jangan takut reshuffle.Sekali lagi jika tidak maka ini akan menjadi bumerang bagi mantan Walikota Solo ini. Jadi dibutuhkan bukan hanya gertak sambal tapi langsung bertindak," jelas dia.

Jerry berharap agar ini bukan politik ingkar janji atau pepesan kosong dimainkan dalam isu reshuffle.

"Marah ini bisa saya indentikan mau cari safety, mencari atensi publik, baper, faktor pembenaran, tak ingin disalahkan publik, sebuah drama politik ataupun politik gimmick," ucapnya.

Terakhir, Jerry berharap, agar negeri ini tak dijuluki 'negeri imbauan maupun "negeri wacana' belaka, Jokowi harus tegas.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya