Berita

Ilustrasi aparat kepolisian sedang menjalani apel/Net

Nusantara

Suara Nahdliyin Di Hari Bhayangkara, Polisi Diminta Jaga Netralitas Saat Pilkada

RABU, 01 JULI 2020 | 14:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Momentum kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang biasa disebut Hari Bhayangkara mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Depok memberi ucapan khusus kepada Keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang hari ini Rabu (1/7) tengah merayakan Hari Bhayangkara ke 74.

Ketua PCNU Depok, Ahmad Solechan mengatakan, momentum peringatan kelahiran Polri harus menjadi ruang refleksi bagi seluruh personel yang bertugas melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat.


Kiai Alex -biasa disapa- menjelaskan, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung pada 9 Desember mendatang, aparat kepolisian harus benar-benar bekerja profesional. Menjalankan tugas dengan integritas dan independensi, memihak pada upaya penegakan hukum dan keamanan masyarakat.  

"Polri harus benar-benar menunaikan sikap profesional dalam penegakan hukum, apalagi di tengah pageblug Corona seperti saat ini. Banyak uang Bansos bersileweran di masyarakat. Jangan sampek ada penyelewengan dan polisi melakukan pembiaran," demikian kata Kiai Alex kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/7).

Untuk menjaga kondusifitas masyarakat, Kiai Alex meminta jajaran Polres Metro Depok dan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk benar-benar menjaga netralitas dalam hajatan pesta demokrasi.

Kata Kiai Alex, jika aparat keamanan memihak salah satu calon tertentu, maka pesta demokrasi yang dijalankan masyarakat akan rusak. Imbasnya tidak hanya mempertaruhkan reputasi Korps Bhayangkara tetapi juga merusak tatanan masyarakat.

"Kami wanti-wanti jangan sampai ada oknum aparat "main mata" dengan kandidat tertentu, ini tahapan pemilu sudah mulai. Kalau polisi tegak lurus profesional dan menjaga netralitas, maka hajatan 5 tahunan di berbagai daerah termasuk di Depok akan berjalan dengan lancar dan bermartabat," demikian tuntutan Kiai Alex.

Pria yang juta Ketua Mabincab PC PMII Depok ini memberi perhatian khusus terkait masalah Bansos. Mengingat, kata Alex, tahapan Pilkada sudah dimulai, dan banyak petahana yang kemungkinan besar akan maju kembali merebut kursi kepemimpinan baik di Kabupaten/Kota maupun di level Provinsi.

Ia mengaku khawatir dana penanganan virus corona baru (Covid-19) justru akan dimanfaatkan oleh oknum penumpang gelap yang mengkapitalisasi berbagai program pemerintah untuk kepentingan elektoral.

Atas hal itu, PCNU Depok meminta aparat kepolisian menjalankan tugas penegakan hukum secara tegas. Dengan demikian, citra polisi profesional, modern dan terpercaya dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

"Kami memberi titik tekan kepada aparat kepolisian jangan sampai tebang pilih, harus tegas jika terjadi dugaan penyelewengan dana Corona baik yang mengarah keuntungan politik calon petahana ataupun tindakan melawan hukum yang terjadi di akar rumput," demikian kata mantan Wasekjen PB PMII ini.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya