Soroti Kucuran Dana Corona Untuk BUMN, P2N-PBNU Minta Erick Pastikan Tidak Ada Aji Mumpung

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir diminta maksimal memanfaatkan dana pemulihan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat pandemik virus corona baru (Covid-19).

Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana pemulihan ekonomi nasional ratusan triliun, salah satunya untuk BUMN yang nilai totalnya mencapai Rp 149,3 triliun. Dana fantastis itu diperuntukkan untuk subsidi, kompensasi, penyertaan modal negara, bantuan sosial dan dana talangan modal kerja.

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengusaha dan Profesional (P2N-PBNU), Choirul Saleh Rasyid menyoroti besarnya dana yang dikucurkan oleh Kemenkeu untuk BUMN. Saat ini kata Choirul, Ombudsman RI baru saja merilis informasi adanya ratusan rangkap jabatan komisaris.

"Menteri Erick harus mengelola dana ratusan triliun untuk memulihkan BUMN secara transparan, akuntabel. Pandemik Corona jangan lantas jadi ruang aji mumpung untuk mendapatkan gelontoran dana yang justru menimbulkan pertanyaan publik," demikian kata CSR -sapaan akrabnya- kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/7).
 
Mantan Anggota Komisi VI periode 2004-2009 ini menjelaskan, keterbukaan pola pengelolan dana menjadi penting disaat masyarakat tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat bencana non alam virus asal kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini.

"BUMN itu lembaga negara yang berorientasi bisnis, sebelum ada Corona setiap tahun sebagian besar BUMN kita masih bergantung pada anggaran negara. Erick harus bisa membenahi BUMN agar benar-benar menghasilkan keuntungan bagi negara," demikian kata CSR.

Kata CSR, baru-baru ini juga mencuat di publik ada seorang warga negara asing (WNA) asal Australia yang diduga tengah ditunjuk Erick menjadi Direksi salah satu perusahaan pelat merah.

CSR pun berpandangan, sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, Erick harus menempatkan orang profesional untuk menjalankan kerja bisnis di seluruh perusahaan milik negara.

"BUMN harus dikelola oleh orang profesinal, ahli di bidang tertentu sesuai dengan perusahaannya. Kalau yang ditempatkan hanya orang yang "dekat" dengan lingkaran kekuasaan ini akan berbahaya bagi keberlangsungan BUMN.  Jangankan kucuran Dana Corona, perusahaan BUMN akan susah berkembang," demikian kata CSR.