Anggota Baleg DPR dari PKS, Mulyanto/Net
Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto meminta agar Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik dari program legislasi nasional (Prolegnas).
Usulan itu dilakukan setelah mempertimbangkan segala aspek termasuk masukan dari sejumlah kalangan akademisi.
“Kalau diizinkan usul dari kami, karena melihat masukan dan aspirasi masyarakat yang sangat luas, dan berbagai komponen agama, purnawiran TNI/Polri, termasuk ormas-ormas Pancasila, terkait RUU HIP ini pimpinan. Kami mengusulkan kalau memungkinkan, inipun kalau disetujui oleh fraksi-fraksi lain, bisa tidak ditarik?†kata Mulyanto di dalam rapat evaluasi Prolegnas prioritas 2020, di Gedung Nusantara I, Selasa (30/6).
Mulyanto mengatakan, dengan ditariknya RUU HIP dari Prolegnas prioritas 2020 akan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat yang bergejolak akibat adanya RUU HIP tersebut.
Dia juga meminta agar surat presiden (Surpres) terkait RUU HIP tidak perlu dikeluarkan saat rapat bersama pemerintah.
“Sehingga betul-betul dengan mengamati dinamika perkembangan politik Tanah Air ini, kita mengambil satu jalan proaktif yang lebih menyejukkan. Kita tarik, dan nanti ketika Raker kita bicarakan dengan pihak pemerintah bahwa, udah, surpresnya nggak usah dibuat, bagaimana kalau kita tarik saja?†pintanya.
“Sekadar usulan, Pak Ketua, walaupun mungkin ini lebih rumit, tapi ya itu usulan kan,†tutupnya.
