Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Sekjen MUI: Wajar Presiden Marah, Kerena Ulah Menteri Tak Punya Sense Of Crisis

SENIN, 29 JUNI 2020 | 19:51 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pernyataan keras Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada rapat kabinet di Istana Negara, Kamis (18/6) yang lalu merupakan sentilan yang sangat menyejukan hati rakyat.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyebutkan, wajar presiden marah. Kata dia, kabinet yang harusnya membantunya kehilangan sense of crisis.

“Pidato singkat presiden jokowi seperti yang tersebar di youtube benar-benar menunjukkan kekecewaannya terhadap kinerja para pembantunya yang terlihat seperti tidak punya sense of crisis,” kata Anwar dalam keteranganya, Senin (29/6).


Sehingga, sambung Anwar, tindakan dan sikap para pembantu Presiden selama ini khususnya dalam tiga bulan terakhir sama sekali tidak berdampak kepada masyarakat luas.

Wajar, kata Anwar, presiden “geram” karena seharusnya para menteri sudah tahu apa yang akan dilakukan tetapi ternyata tidak demikian.

“Hal ini tentu saja telah membuat sang Presiden benar-benar menjadi jengkel,” imbuhnya.

Bayangkan, kata Anwar, bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana yang cukup besar. Namun, baru terserap sedikit.

Sambungnya, jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat tentu masih sangat kecil, yang berdampak terhadap daya beli masyarakat hingga nilih bisa bicara menggeliatkan perekonomian.

“Hal ini tentu saja sangat kita sesalkan karena akibat dari tindakan tersebut telah memperburuk citra dari pemerintah terutama dalam hal ini adalah presiden karena dampak dari tindakan mereka tersebut telah memperburuk keadaan ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya