Berita

Anggota Komisi IV DRPD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan/RMOLJabar

Nusantara

Pegawai Disdukcapil Cirebon Terkena OTT, Kepala Dinas Harus Ikut Tanggung Jawab

SENIN, 29 JUNI 2020 | 11:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon diminta dapat lebih mengawasi kinerja bawahannya dengan baik agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi IV DRPD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menyusul adanya sekitar 6 orang pegawai Disdukcapil yang terjaring OTT oleh Tim Saber Pungli Polda Jabar atas dugaan praktik pungutan liar pencetakan KTP elektronik.

“Saat masih di Komisi I pada periode kemarin, saya sudah sering mengingatkan ke Disdukcapil jika blangko ada, jangan bilang kosong. Tapi sepertinya ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu,” ucap Aan, Minggu (28/6).


Dengan adanya kejadian tersebut, Aan menilai Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Syafrudin, selama ini tidak menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan dengan baik kepada setiap bawahannya.

“Kepala Dinas harus bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Tugas kepala dinas bukan hanya untuk tanda tangan. Tapi juga harus bisa mengawasi dan membina anak buahnya,” tegas Aan, dilansir Kantor Berita RMOLJabar.

Kemudian, Aan juga meminta untuk para pegawai Disdukcapil yang terjaring dapat diberi sanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran.

“Kalau memang barang bukti ada, harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Tapi jika tidak terbukti, bisa diperbaiki untuk ke depannya,” tandas Aan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya