Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Turis Diijinkan Memasuki Kawasan Uni Eropa Saat Pembukaan Kembali Perbatasan, Kecuali Dari Negara Ini

SABTU, 27 JUNI 2020 | 07:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pejabat masih saja berdebat tentang negara mana saja yang akan diizinkan memasuki wilayah Uni Eropa (UE) pada 1 Juli, saat dilakukan pembukaan kembali perbatasan.

Daftar ini telah memicu kontroversi setelah adanya informasi bahwa Amerika Serikat, negara yang paling parah terkena dampak Covid-19 di dunia dengan lebih dari 2,4 juta kasus, termasuk dalam daftar yang ditolak masuk.

Eropa berupaya menyeimbangkan keinginan untuk membangkit kembali ekonomi domestik ketika musim liburan musim panas sedang berlangsung dan untuk berjaga-jaga terhadap adanya gelombang kedua infeksi virus corona.


Pada Kamis (26/6) lalu, para pejabat Eropa gagal mencapai kesepakatan. Namun, sumber-sumber diplomatik UE, telah memberikan sedikit informasi bahwa Brasil, Qatar, AS, dan Rusia, tidak masuk dalam daftar yang disetujui.

Bersamaan dengan itu, informasi lain menyusul bahwa tanggal pembukaan perbatasan akan mundur dari tanggal 1 Juli karena berbagai hal.

Sementara ini, daftar lengkap negara yang akan diizinkan memasuik Eropa sesuai dengan daftar rancangan adalah, Kota Vatikan, Monako, Montenegro, Andorra, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Ukraina, Albania, Turki, Kosovo, Republik Rakyat Demokratik Korea, Turkmenistan, Vietnam, China, Thailand, Myanmar, Mongolia, Jepang, Korea Selatan, Georgia, Bhutan, Libanon, Indonesia, Uzbekistan, India, Tajikistan, Kazakhstan, Palau, Selandia Baru, Australia,  Dominica, Bahama, Saint Lucia, Uruguay, Jamaika, Kuba, Guyana, Paraguay, Venezuela, Nikaragua, Kosta Rika, Kanada, Angola, Tunisia, Namibia, Uganda, Mozambik, Mauritius, Zambia, Rwanda, Etiopia, Maroko, Aljazair, dan Mesir, dikutip dari Euro News, Jumat (26/6).

Sumber-sumber diplomatik juga mengisyaratkan bahwa ada ketidaksepakatan di antara negara-negara tentang kriteria yang akan digunakan untuk keputusan ini. Bukan semata berdasarkan data tentang tingkat Covid-19.

Mereka meminta ECDC, badan Uni Eropa untuk pencegahan penyakit, untuk datang dengan rincian lebih lanjut, kata sumber itu. The New York Times mengatakan daftar itu akan direvisi setiap dua minggu, sehingga bisa jadi AS dapat ditambahkan kemudian.

Ketika pedoman UE dirilis dua minggu lalu, para pejabat mengatakan daftar itu akan mempertimbangkan tingkat infeksi di negara-negara yang bersangkutan. Kriteria didasarkan pada data epidemiologis. Saat itu disebutkan sebanyak  47 negara ada dalam daftar yang dapat diterima dan sebanyak 54 negara ada dalam daftar yang ditolak.

Sementara untuk Inggris yang telah menyatakan keluar dari UE, anggota Komisi Eropa  menyatakan bahwa warga negara Inggris masih harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti warga negara Uni Eropa lainnya sampai pada akhir periode transisi Brexit.

"Perjalanan internasional adalah kunci untuk pariwisata dan bisnis, dan untuk hubungan keluarga dan kerabat," kata Komisaris Urusan Dalam Negeri, Ylva Johansson, dalam sebuah pernyataan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya