Berita

Ketum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Aumi/Net

Politik

Buntut Pembakaran Bendera PDIP, Masyarakat Harus Hindari Kemungkinan Politik Adu Domba

JUMAT, 26 JUNI 2020 | 05:46 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons insiden pembakaran bendera PDIP saat aksi penolakan RUU HIP di gedung DPR Rabu (24/6), seluruh masyarakat diimbau untuk menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya politik adu domba.

Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi mengatakan, seluruh partai politik termasuk PDIP dengan segala kelengkapan tanda kebesarannya adalah legal dan dilindingun oleh negara.

Tindakan membakar bendera partai ditegaskan Hery adalah perbuatan melawan hukum dan menciderai demokrasi Indonesia.


"Forum Satu Bangsa sangat menyayangkan terjadinya pembakaran bendera PDI Perjuangan karena di samping melanggar hukum juga berpotensi menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat Indonesia. Apapun alasannya pembakaran bendera PDI Perjuangan tersebut tidak dapat dibenarkan," demikian kata Hery dalam keterangannya, Kamis malam (25/6).

Menurut Hery, Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai yang sudah resmi dibubarkan sejak tahun 1966. Dengan demikian, jika ada yang memproduksi, menyebarkan dan mengibarkan simbol PKI di depan publik adalah perbuatan melawan hukum dan rentan ditumpangi kepentingan tertentu.

"Forum Satu Bangsa menyerukan agar kita sebagai bangsa menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya proxy war dan politik adu domba di dalam negeri sebagai akibat dari naiknya eskalasi konflik global yang kecenderungannya akan semakin menemukan episentrumnya di Pasifik," seru mantan Ketum PB PMII ini.

Hery mengaak seluruh elemen bangsa untuk menolah segala tindakan politik adu domba. Semua pihak, tambah Hery harus bekerja sama menyembuhkan luka lama  bangsa dengan melakukan rekonsiliasi dan konsensus nasional.

"Kita harus menyembuhkan luka-luka lama bangsa Indonesia dengan membangun rekonsiliasi dan konsensus nasional agar kita dapat membangun roadmap masa depan Indonesia yang lebih utuh dan bersatu," demikian kata Hery.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

Kaharuddin Djenod Kembali Pimpin PT PAL Indonesia

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:50

Nusron Bersama Wamenhan dan KSAU Bahas Penataan Aset Pertanahan TNI AU

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:27

Gatot Nurmantyo Berharap Presiden Keluarkan Dekrit Sesuai Amanat AD/ART Gerindra

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:59

Anies Baswedan dan Suara Kentongan

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:35

Rocky Gerung: Eksaminasi Putusan Kerry Riza Uji Cara Berpikir Penegak Hukum

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:12

Wali Kota Agustina Gelar Nobar Dukung Celyna Grace di Indonesian Idol Season XIV

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:54

UUD 2002 Berhasil Bikin Kekayaan Indonesia Dirampok Besar-besaran

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:31

PT PAL Indonesia Bukukan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 108,58 Persen

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:13

Keterwakilan 30 Persen Perempuan Jangan Cuma Formalitas bagi Parpol

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:47

Pasal Kerugian Negara Dianggap Tidak Efektif Berantas Korupsi

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:25

Selengkapnya