Buntut Pembakaran Bendera PDIP, Masyarakat Harus Hindari Kemungkinan Politik Adu Domba

Merespons insiden pembakaran bendera PDIP saat aksi penolakan RUU HIP di gedung DPR Rabu (24/6), seluruh masyarakat diimbau untuk menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya politik adu domba.

Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi mengatakan, seluruh partai politik termasuk PDIP dengan segala kelengkapan tanda kebesarannya adalah legal dan dilindingun oleh negara.

Tindakan membakar bendera partai ditegaskan Hery adalah perbuatan melawan hukum dan menciderai demokrasi Indonesia.

"Forum Satu Bangsa sangat menyayangkan terjadinya pembakaran bendera PDI Perjuangan karena di samping melanggar hukum juga berpotensi menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat Indonesia. Apapun alasannya pembakaran bendera PDI Perjuangan tersebut tidak dapat dibenarkan," demikian kata Hery dalam keterangannya, Kamis malam (25/6).

Menurut Hery, Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai yang sudah resmi dibubarkan sejak tahun 1966. Dengan demikian, jika ada yang memproduksi, menyebarkan dan mengibarkan simbol PKI di depan publik adalah perbuatan melawan hukum dan rentan ditumpangi kepentingan tertentu.

"Forum Satu Bangsa menyerukan agar kita sebagai bangsa menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya proxy war dan politik adu domba di dalam negeri sebagai akibat dari naiknya eskalasi konflik global yang kecenderungannya akan semakin menemukan episentrumnya di Pasifik," seru mantan Ketum PB PMII ini.

Hery mengaak seluruh elemen bangsa untuk menolah segala tindakan politik adu domba. Semua pihak, tambah Hery harus bekerja sama menyembuhkan luka lama  bangsa dengan melakukan rekonsiliasi dan konsensus nasional.

"Kita harus menyembuhkan luka-luka lama bangsa Indonesia dengan membangun rekonsiliasi dan konsensus nasional agar kita dapat membangun roadmap masa depan Indonesia yang lebih utuh dan bersatu," demikian kata Hery.