Berita

Kompleks tes pertahanan rudal Aegis Ashore (AAMDTC) di fasilitas rudal pasifik di Kauai, Hawaii/Net

Dunia

Jepang Batalkan Pengerahan Aegis Ashore, Pengamat: Cara Mengurangi Ketergantungan Pada AS

KAMIS, 25 JUNI 2020 | 16:47 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jepang telah membatalkan rencananya untuk memasang sistem pertahanan udara berbasis di darat dari Amerika Serikat (AS), Aegis Ashore.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Taro Kono pada Kamis (25/6), melansir Sputnik
"Dewan Keamanan Nasional membahas masalah ini dan mencapai kesimpulan bahwa pengerahan Aegis Ashore di Akita dan Yamaguchi akan dibatalkan," ujar Kono pada pertemuan Partai Demokrat Liberal (LDP).

Pembatalan pemasangan Aegis Ashore sendiri cukup mengejutkan karena diumumkan secara tiba-tiba.

Pembatalan pemasangan Aegis Ashore sendiri cukup mengejutkan karena diumumkan secara tiba-tiba.

Namun pada pekan lalu, Kono mengatakan sistem pertahanan buatan AS tersebut sangat mahal dan tidak masuk akal. Di mana Jepang bisa menghabiskan anggaran sebesar 1,86 miliar dolar AS untuk pengerahannya.

Sementara dilaporkan Reuters, Kono mengatakan dengan uang tersebut, Jepang bisa mendapatkan senjata yang bisa meningkatkan pertahanan rudal balistiknya.

Aegis Ashore sendiri pada awalnya diperuntukkan untuk mempertahankan Jepang dari ancaman rudal balistik Korea Utara.

"Seharusnya tidak ada celah dalam pertahanan negara kami. Kami ingin mengadakan diskusi tentang langkah-langkah yang diperlukan," ujar Perdana Menteri Shinzo Abe pada pekan lalu.

Melihat pembatalan tersebut, seorang dosen Hubungan Internasional dan Kebijakan Luar Negeri Jepang di East Anglia University, Ra Mason mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan kepentingan strategis jangka panjang Tokyo untuk mengurangi ketergantungan pada Washington.

"Secara politis, pemerintahan LDP Jepang saat ini ingin secara bertahap mengubah lingkungan keamanan regionalnya menjadi lebih mudah untuk membenarkan tindakan sepihak dan pengurangan ketergantungan jangka panjang pada AS," paparnya.

"Dalam hal itu, langkah tersebut sesuai dengan tujuan strategis jangka panjang Jepang," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya