Berita

Wakil Ketua DPRD DKi, M. taufik (dua dari kanan) usai temui Appgindo/RMOL

Nusantara

Tampung Keluh Kesah Pengusaha Pernikahan, DPRD DKI Usulkan Resepsi Pernikahan Dibolehkan

KAMIS, 25 JUNI 2020 | 02:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seiring dengan menurunnya kasus virus Corona baru (Covid-19) dan pelonggaran aktivitas di Ibukota, Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia (Appgindo) meminta agar Industri pernikahan dapat kembali diperbolehkan.

Oleh karena itu, Appgindo Rabu (24/6) mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik.

Menanggapi permintaan Appgindo, tersebut, Taufik mengatakan dirinya akan mengusulkan hal itu kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tujuannya agar roda perekonomian khususnya industri pernikahan bisa kembali bergeliat.


"Saya kira baik ya usulannya dari kawan-kawan (pengusaha wedding) untuk diberikan kesempatan di dalam masa Covid ini , bisa kembali dibuka. Secara bertahap," ungkapnya pada Rab (24/6).

"Tadi saya sampaikan bahwa saya akan teruskan kepada pak Gubernur karena DKI rencananya diakhir bulan ini juga akan memperlebar (aktivitas)," sambungnya.

Aktivitas yang dimaksud politisi Partai Gerindra itu adalah memperlebar kapasitas kegiatan yang semula hanya boleh 50 persen dari situasi normal jadi 75 persen. Selain itu Pemprov DKI juga berencana akan memperlebar jenis usaha yang boleh dibuka.

"Kita usulkan nanti WO (wedding Organizer) ini boleh dibuka dengan sarat protokol kesehatan dilakukan, kawinnya lebih teratur," kata Taufik.

Menurutnya, pembatasan untuk industri pesta pernikahan dilakukan karena banyak resepsi pernikahan di kampung-kampung tidak mengindahkan protokol kesehatan.

Dirinya berharap, Appgindo dapat turut serta mensosialisasikan protokol kesehatan bagi masyarakat di perkampungan secara masif

"Kalau soal positif atau reaktif bertambah itu karena usaha pemerintah aktif melakukan uji swab. Insyaallah kalau RT nya akhir bulan sampai 0,5 saya kira makin dibuka lebar jenis usaha yang boleh dan kapasitas, karena ini juga perlu lah untuk income DKI," tandas Ketua Gerindra Jakarta itu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya