Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un/Net
Korea Utara telah memutuskan untuk menghentikan rencana aksi militernya terhadap Korea Selatan.
KCNA pada Rabu (24/6) melaporkan, keputusan tersebut diambil dalam pertemuan pendahuluan Komisi Militer Pusat Partai Pekerja Korea (WPK) yang digelar secara virtual pada Selasa (23/6).
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua WPK, Kim Jong Un tersebut ditujukan untuk membahas agenda kebijakan militer pada pertemuan Komisi Militer Pusat nanti.
Selain itu, mereka juga membahas beberapa dokumen mengenai langkah-langkah untuk memperkuat pencegah perang.
"Komite Militer Pusat WPK memperhatikan situasi yang ada dan menghentikan rencana aksi militer terhadap selatan," bunyi laporan media resmi pemerintah Korea Utara tersebut.
Memanasnya hubungan Korea Utara dan Korea Selatan beberapa waktu terakhir ini dipicu oleh aksi para pembelot yang menyebarkan selebaran propaganda.
Pyongyang menyatakan aksi tersebut telah menyalahi Deklarasi Panmunjom 2018 yang bertujuan untuk menghilangkan segala tindakan bermusuhan. Mereka juga mendesak Seoul untuk segera menghentikannya.
Tak kunjung berhenti, Korea Utara akhirnya meledakkan kantor penghubung antar-Korea di Kaesong dan memperingatkan akan menggunakan militer untuk membalas Korea Selatan.
Adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, bahkan menegaskan tersebut dengan mengatakan pihaknya telah diberi mandat untuk melancarkan tindakan balasan yang bisa menggunakan militer.
Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) kemudian mengatakan bahwa pihaknya telah mempelajari "rencana aksi" yang mencakup pengiriman pasukan ke Zona Demiliterisasi (DMZ), menduduki kembali pos-pos penjaga perbatasan yang telah ditinggalkan, mengambil langkah-langkah untuk mengubah garis depan menjadi benteng, dan mendukung rencana untuk mengirim selebaran propagandanya sendiri ke selatan.
Pada Selasa, militer Korea Utara juga terlihat sudah memasang pengeras suara yang biasanya digunakan untuk menyebarkan propaganda.
Namun, meski Korea Utara menghentikan rencana aksi militernya dan menghindari ketegangan, menjadi sangat sulit untuk melanjutkan dialog perdamaian dengan Korea Selatan maupun Amerika Serikat (AS).
