Ketimbang Jenderal Aktif, Erick Thohir Diminta Dudukkan Kelompok Profesional Jadi Komisaris BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta lebih berhati-hati dalam menunjuk orang untuk menduduki jabatan komisaris pada perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pengamat politik yang juga Direktur Indopolling Network, Wilhelmus Wempy Hadir menilai, penempatan jenderal aktif dari unsur TNI/Polri tidak etis. Menurut Wempi para perwira tinggi aktif masih dibutuhkan oleh institusi mereka.

"TNI/Polri aktif sangat dibutuhkan oleh instistusi mereka, tidak etis juga kalau terlalu banyak perwira tingi yang masuk BUMN. Masih banyak orang profesional yang lebih layak menduduki (Komisaris BUMN)," demikian kata Wempi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (23/6).

Menurut Wempi, ketimbang mengajak para jenderal aktif menjadi Komisaris, Erick Thohir lebih baik menempatkan kelompok profesional yang memiliki basis keahlian di bidang pengelolaan perusahaan. Termasuk para pendukung Jokowi yang berlatar belakang profesional.

"Masih banyak orang profesional yang telah membantu Jokowi (saat Pilpres 2019) yang layak membenahi BUMN. Mereka harus diberi tempat di BUMN untuk melakukan kerja strategis yang sesuai dengan target pembangunan Jokowi," tandas Wempi.

Ia mengusulkan sebaiknya para petinggi TNI/Polri yang sudah terlanjur menduduki jabatan Komisaris BUMN agar segera kembali ke barak masing-masing. Tujuannya untuk memanfaatkan kemampuan profesionalnya membangun institisuinya masing-masing.

"Bukan karena tidak mampu tapi mending Pati TNI/Polri kembali ke barak. Mereka adalah orang profesional di bidang pertahana keamanan," pungkas Wempi.