Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Hasil Survei Masyarakat Inginkan Reshuffle, Kader Profesional NU Dipandang Perlu Masuk Kabinet

RABU, 24 JUNI 2020 | 00:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Temuan survei lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) yang digelar 9-12 Juni 2020 menunjukkan mayoritas publik ingin Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. Sebanyak 75,6 persen setuju dengan perombakan kabinet. Sedangkan 16,9 persen mengatakan tidak setuju. Sisanya 7,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Keinginan masyarakat itu dipandang perlu direspons cepat oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim mengatakan, sejak awal pembentukan kabinet Indonesia Maju, orang-orang yang ditunjuk tidak begitu memuaskan masyarakat.


"Kalau dilihat kabinet ini berjalan ada beberapa orang yang menonjol, ada yang nampaknya perlu evaluasi oleh Presiden Jokowi. Kita lihat misalnya menteri yang perananya besar sekali ada menteri yang perannya sangat kurang," demikian kata Yuko -karib disapa-, Selasa (23/6).

Yuko menyoroti beberapa bidang yang perlu ada evaluasi dari Presiden Jokowi. Salah satunya adalah bidang ekonomi, apalagi imbas dari pandemik Covid-19 masalah ekonomi terus menurun.

"Dengan adanya Covid-19 ekonomi terus menurun, Menteri Tenaga Kerja yang menghadapi tingginya pengangguran, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan. Yang paling disorot Menteri Kesehatan dalam menangani pandemik. Jokowi harus meningkatkan kinerjanya. Yang pertama kita buat masyarakat tenang dulu," demikian pendapat Yuko.

Yuko berpendapat, dalam situasi pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi perlu kembali melibatkan kader dari Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama masuk ke jajaran kabinet.

Kata yuko, Ormas NU yang menjadi garda terdepan mengamankan suara Jokowi-Kiai Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu adalah pihak yang paling dikecewakan karena tidak ada satupun utusan yang diakomodir membantu kerja pemerintahan.

"Nyatanya pengumuman kabinet orang NU nggak ada yang masuk, ada irisan dari PKB itu pun berbeda karena bukan representasi NU sebagai ormas. Padahal Muhammadiyah dapat Menko (Muhadjir Effendi). Suara keras dari NU juga tampak saat awal pengumuman kabinet," urai magister Politik Universitas Indonesia ini.

Di tengah kinerja menteri yang kurang membaik dan situasi kondisi sosial ekonomi yang terus memburuk akibat pandemik Corona, sudah selayaknya kader-kader profesional NU dilibatkan membantu kerja pemerintahan di era kedua kepemimpinan Jokowi.

Menurut pandangan Yuko, banyak kader profesional NU, khususnya yang muda-muda layak membantu pemerintah khususnya bidang ekonomi.

"Apalagi kinerja Menteri tidak membaik, kondisi sosial ekonomi pun semakin mengkhawatirkan. Di NU banyak kader yang bisa membantu. Selama ini orang NU telah banyak mampu membantu pemerintah. Mulai kader-kader profesional di biang sosial ekonomi," papar Yuko.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya