Berita

Logo PDIP/Net

Politik

Anak Buah Megawati Minta Jokowi Gratiskan Tes Covid-19

SELASA, 23 JUNI 2020 | 05:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anak buah Ketua Umum PDIP megawati Soerkanoputri, meminta pemerintah Joko Widodo menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya rapid test (tes cepat) virus corona baru (Covid-19).

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, pemerintah semestinya turun tangan dengan menghapus biaya rapid test mandiri.

 "Pemerintah harus memikirkan solusi, bagaimana caranya agar rapid test mandiri bisa gratis," kata Rahmad Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6).


Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini menilai, terlalu  berat buat warga jika harus membayar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu untuk biaya rapid test yang masa berlakunya hanya tiga hari itu.

Rahmad mencontohkan ratusan supir truk yang terpaksa menunda pekerjaannya akibat tak sanggup bayar biaya rapid test di Banka Belitung.

"Kita tahu, hari ini  ratusan pengemudi truk yang mengangkut logistik menunda pengiriman barang karena tak mampu bayar biaya rapid test. Para sopir truk yang bekerja untuk kepentingan publik mestinya dibebaskan dari biaya rapid test," katanya.

Diketahui, ratusan sopir truk pengangkut logistik di Pelabuhan  Pangkalbalam Bangka Belitung menunda pengiriman barang karena terkendala biaya rapid test.  Syarat untuk pengiriman barang, pengemudi harus rapid test terlebih dahulu.

Melanjutkan keterangannya, Rahmad mengatakan tingginya biaya rapid test juga banyak dikeluhkan para calon penumpang  kereta api dan penumpang pesawat.

Bahkan, banyak diantara mereka (calon penumpang) yang akhirnya terpaksa membatalkan perjalanan karena terbukti menggunakan surat keterangan rapid test yang sudah kadaluarsa.

"Kejadian-kejadian  seperti ini kan membuktikan bahwa biaya rapid test itu terasa membebani. Kondisi ini harusnya jadi perhatian pemerintah," katanya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya