Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net

Nusantara

Predikat WTP Tiga Kali Berturut-turut Jadi Kado Terbaik HUT Ke-493 Jakarta

SENIN, 22 JUNI 2020 | 11:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya berturut-turut sejak 2017 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh anggota V BPK RI Bahrullah Akbar melalui rapat paripurna  DPRD DKI Jakarta terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHPBPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

"Atas laporan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019, dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut" kata Bahrullah.


Menanggapi hasil BPK tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat bersyukur. Anies mengatakan predikat opini WTP dari BPK menjadi salah kado terbaik untuk Kota Jakarta yang hari ini sedang merayakan hari jadinya ke-493.

"Alhamdulillah (hasil BPK) menjadi salah satu kado terbaik untuk kota Jakarta. Kami mengucapkan terimakasih kepada BPK RI yang telah menyelesaikan tugasnya memeriksa keuangan kita," ujar Anies dalam sambutannya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu turut mengapresiasi para politisi Kebon Sirih atas kerjasama dan sinergitas yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Selain itu, Anies juga mengaku hasil WTP yang didapat Ibukota merupakan hasil kerja keras dari jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Bang Bahrullah jalan-jalan mampir ke rusunawa. Bertemu dengan warga sungguh senang hatinya. Di hari ultah ini Jakarta dapat kado istimewa. Dapat status WTP untuk ketiga kalinya," tutup Anies dengan pantun.  

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya