Berita

Produk UMKM/Net

Bisnis

Distribusi Dana Stimulus Rp 123,4 T Belum Merata, Pemerintah Harus Libatkan Pelaku UMKM Paling Bawah

SENIN, 22 JUNI 2020 | 04:26 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah diminta melibatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengelola anggaran pemulihan ekonomi imbas dari pandemik virus corona baru (Covid-19).

Presiden Santri Milenial Centre (Simac), Nur Rohman mengatakan, program stimulus pemerintah pusat bagi UMKM yang menyentuh Rp 123,46 triliun sejauh ini belum merata dan menyentuh pelaku UMKM di level terbawah. .

Nur Rohman menjelaskan, sejak program stimulus diumumkan sejak Maret lalu, hingga saat ini belum nampak dirasakan oleh para pelaku UMKM. Sejauh ini, Rohman mengaku telah melakukan pembinaan terhadap ribuan UMKM.


"Kami ini terlibat pembinaan kelompok UMKM paling bawah jumlahnya ribuan, belum lagi organisasi komunitas kumpulan UMKM yang berjejaring dengan kita. Sampai saat ini belum ada sentuhan apapun dari pemerintah pusat. Kalau hal ini terus terjadi stimulus ratusan triliun yang digaungkan pemerintah akan menjadi narasi kosong dan gimmick politik semata," demikian kata Rohman, Minggu (22/6).

Mantan Direktur Laziznu ini, berpandangan, pandemik Covid-9 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola UMKM di Indonesia, sehingga negara benar-benar hadir memberi solusi.

Rohman kemudian menyontohkan, program pembiayaan kepada Koperasi melalui dana bergulir senilai Rp 1 Triliun itu yang disiapkan pemerintah harusnya didistribusikan pada pelaku UMKM terdampak di level terbawah.

"Ini saatnya kehadiran pemerintah memberikan edukasi untuk bisa complay pada lembaga pemberi kredit baik KSP maupun Bank. Jangan karena ketidak siapan data di jadikan alasan untuk penolakan UMKM. Jangan sampai dana segar dan program relaksasi yang diterbitkan pemerintah justru dinikmati oleh segelintir kelompok yang sudah dekat dengan pemerintah," tandas Rohman.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya