Berita

Produk UMKM/Net

Bisnis

Distribusi Dana Stimulus Rp 123,4 T Belum Merata, Pemerintah Harus Libatkan Pelaku UMKM Paling Bawah

SENIN, 22 JUNI 2020 | 04:26 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah diminta melibatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengelola anggaran pemulihan ekonomi imbas dari pandemik virus corona baru (Covid-19).

Presiden Santri Milenial Centre (Simac), Nur Rohman mengatakan, program stimulus pemerintah pusat bagi UMKM yang menyentuh Rp 123,46 triliun sejauh ini belum merata dan menyentuh pelaku UMKM di level terbawah. .

Nur Rohman menjelaskan, sejak program stimulus diumumkan sejak Maret lalu, hingga saat ini belum nampak dirasakan oleh para pelaku UMKM. Sejauh ini, Rohman mengaku telah melakukan pembinaan terhadap ribuan UMKM.


"Kami ini terlibat pembinaan kelompok UMKM paling bawah jumlahnya ribuan, belum lagi organisasi komunitas kumpulan UMKM yang berjejaring dengan kita. Sampai saat ini belum ada sentuhan apapun dari pemerintah pusat. Kalau hal ini terus terjadi stimulus ratusan triliun yang digaungkan pemerintah akan menjadi narasi kosong dan gimmick politik semata," demikian kata Rohman, Minggu (22/6).

Mantan Direktur Laziznu ini, berpandangan, pandemik Covid-9 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola UMKM di Indonesia, sehingga negara benar-benar hadir memberi solusi.

Rohman kemudian menyontohkan, program pembiayaan kepada Koperasi melalui dana bergulir senilai Rp 1 Triliun itu yang disiapkan pemerintah harusnya didistribusikan pada pelaku UMKM terdampak di level terbawah.

"Ini saatnya kehadiran pemerintah memberikan edukasi untuk bisa complay pada lembaga pemberi kredit baik KSP maupun Bank. Jangan karena ketidak siapan data di jadikan alasan untuk penolakan UMKM. Jangan sampai dana segar dan program relaksasi yang diterbitkan pemerintah justru dinikmati oleh segelintir kelompok yang sudah dekat dengan pemerintah," tandas Rohman.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya