Berita

Presiden RI, Joko Widodo saat meninjau wisma atlet/Istimewa

Politik

Indonesia Negara Tertinggi Covid-19 Di Asia Tenggara Karena Pemerintah Tidak Fokus, Ujungnya Rakyat Jadi Korban

MINGGU, 21 JUNI 2020 | 16:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Posisi Indonesia sebagai negara tertinggi kasus Covid-19 di Asia Tenggara terjadi karena pemerintahan Joko Widodo sejak awal menyepelekan virus asal Wuhan, China ini.

Menurut pandangan analis politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira, instrumen negara lemah dalam melakukan pencegahan, baik bersifat pengobatan maupun pencegahan Covid-19 yang bersifat kebijakan publik.

"Pemerintah tampak kebingungan di antara ekonomi atau medis. Kebingungan itu terefleksikan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan setengah-setengah, tidak ada ketegasan. Ke ekonomi tidak tegas, ke kesehatan juga tidak tegas," ucap Geradi Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/6).


Berada dalam posisi kebingungan, pemerintah kemudian memutuskan lebih mengutamakan pemulihan sektor ekonomi dalam bentuk new normal meskipun kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat.

"Ketika ekonomi global distarter karena memang mesinnya sudah dingin, pemerintah ngegas lagi tapi di sisi lain malah makin panas. Itu mungkin perumpamaan yang bisa diberikan gitu ya," sambung Geradi.

Selain itu, di saat negara lain melakukan lockdown saat ditemukan kasus Covid-19, Indonesia masih dengan santai dan banyak alasan untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut. Pemerintah lebih memilih mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dinilai tidak efektif.

"Di situlah akhirnya titik lemah kebijakan pemerintah yang tidak bisa kita ubah lagi ke belakang, sehingga yang terjadi sekarang adalah buntut daripada apa yang sudah dikerjakan di belakang selama 2-3 bulan ke belakang," terang Geradi.

"Saya pikir itu sudah hal yang mengecewakan. Kita cuma bisa was-was, kita hanya menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang selama ini tidak pernah fokus ke dalam satu hal," pungkas Geradi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya