Fahri Hamzah: Buzzer Enggak Perlu Ditakuti, Yang Penting Negara Jangan Terlibat

Ruang digital atau media sosial sedianya dijadikan medium pendewasaan kehidupan berdemokrasi. Pembatasan medsos tidak perlu dilakukan oleh pemerintah, apalagi untuk mengekang kebebasan berpendapat warga negaranya.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat mengisi diskusi daring #SolusiUntukNegeri dengan topik "Antara Riuh-Keruh Medos dan Kebebasan Berpendapat. Bagaimana Menertibkan?", Sabtu (20/6).

"Sosmed sebagai fenomena baru. Menurut saya, meskipun itu adalah fenomena baru tapi sosmed tidak harus dianggap mengancam, justru sosmed itu adalah satu medium pendewasaan yang lebih cepat dan masif," kata Fahri Hamzah.

Menurut dia, apabila ada warga negara yang menyampaikan kritiknya kepada pemerintah maka harusnya diapresiasi dan disyukuri oleh pemerintah. Dengan kata lain, tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh pemerintah.

"Ada diantara pemimpin kita, elite-elite kita yang mencoba untuk mengambil kesempatan mengintroduksi tentang ide-ide pembatasan kebebasan itu. Nah itulah yang nampak," sesalnya.

Termasuk, fenomena akun robot atau buzzer yang dianggap memiliki misi terselubung sekalipun tidak perlu ditakuti. Terpenting, kata Fahri Hamzah, pemerintah tidak telibat dalam fenomena buzzer itu sendiri.

"Jadi gini, buzzer lawan buzzer atau buzzer lawan orang di sosmed itu adalah kebebasan. Enggak perlu ditakuti, dia berbayar enggak berbayar itu bukan urusan kita," paparnya.

"Yang paling penting negara jangan terlibat. Misalnya di dalam fenomena saling lapor akhirnya orang melihat kalo si A melapor dari kubu A itu lambat. Tapi kalo si B melapor dari yang ada hubungannya dengan pemerintah itu cepat. Nah itu artinya negara terlibat," imbuhnya menegaskan.

Sambungnya, apabila negara terlibat dengan buzzer, maka akan berdampak serius pada potensi perpecahan diantara elemen-elemen masyarakat.

"Negara jangan terlibat, sebab itu akan menjadi awal sengketa dan perang saudara. Biarin aja orang bebas, biarkan orang untuk menyatakan pendapat, bahkan kalau bisa, negara melerai orang-orang yang saling berantem," pungkasnya.