Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Nasehati Luhut, Fahri Hamzah: Kata Pak Jokowi Bangsa Kita Bermental Baja, Jangan Gampang Tersinggung

SABTU, 20 JUNI 2020 | 15:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparatur pemerintah diharapkan agar tidak mudah tersinggung atas kritikan dan saran dari masyarakat. Selayaknya seorang pejabat publik yang sudah sepatutnya bertanggungjawab kepada publik itu sendiri.

Sebab, kebebasan berpendapat warga negara harus dijunjung tinggi oleh para pemangku kebijakan sebagaimana dilindungi konstitusi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat mengisi diskusi daring #SolusiUntukNegeri dengan topik "Antara Riuh-Keruh Medos dan Kebebasan Berpendapat. Bagaimana Menertibkan?", Sabtu (20/6).


"Biarin aja orang bebas, biarkan orang untuk menyatakan pendapat. Bahkan kalau bisa negara melerai orang-orang yang menggunakan hukum untuk berantem, untuk hal-hal yang tidak substantif, itu harus dilerai," ujar Fahri Hamzah.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, aksi saling lapor antara pihak yang mengkritik pemerintah dengan pejabat pemerintah itu tidak semestinya dilakukan.

Rencana aksi saling lapor melapor ini merujuk peristiwa aktivis senior Said Didu Dengan Menko Maritim Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau sekadar perbedaan pendapat dianggap tersinggung, bangsa ini mengentertain orang-orang yang tersinggung! Mana ada negara besar kalo mengentertain orang tersinggung? Orang tuh enggak boleh gampang tersinggung, harus mentalnya baja, kata Pak Jokowi kan bangsa kita bermental baja," tuturnya.   

"Tapi ini sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit tersinggung. Kaya Pak Luhut, saya mohon maaf aja, salah itu caranya, apa urusan tersinggung?," imbuh Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, langkah Menko Marves dengan melaporkan Said Didu ke aparat kepolisian dinilai tidak perlu. Pasalnya, Luhut selaku pejabat publik hanya perlu menjelaskan dan menjawab kritikan tersebut.

"Ceritakan aja bahwa anda (Luhut) enggak korupsi. Cukup begitu aja. Enggak usah pakai hukum, lalu orang jadi tersangka," katanya.

"Udah gitu ya modusnya itu orang tuh ditersangkakan aja supaya berhenti ngomong, enggak diapa-apain. Ada berapa ratus orang tuh jadi tersangka tidak diteruskan?" pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya