Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Nasehati Luhut, Fahri Hamzah: Kata Pak Jokowi Bangsa Kita Bermental Baja, Jangan Gampang Tersinggung

SABTU, 20 JUNI 2020 | 15:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparatur pemerintah diharapkan agar tidak mudah tersinggung atas kritikan dan saran dari masyarakat. Selayaknya seorang pejabat publik yang sudah sepatutnya bertanggungjawab kepada publik itu sendiri.

Sebab, kebebasan berpendapat warga negara harus dijunjung tinggi oleh para pemangku kebijakan sebagaimana dilindungi konstitusi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat mengisi diskusi daring #SolusiUntukNegeri dengan topik "Antara Riuh-Keruh Medos dan Kebebasan Berpendapat. Bagaimana Menertibkan?", Sabtu (20/6).


"Biarin aja orang bebas, biarkan orang untuk menyatakan pendapat. Bahkan kalau bisa negara melerai orang-orang yang menggunakan hukum untuk berantem, untuk hal-hal yang tidak substantif, itu harus dilerai," ujar Fahri Hamzah.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, aksi saling lapor antara pihak yang mengkritik pemerintah dengan pejabat pemerintah itu tidak semestinya dilakukan.

Rencana aksi saling lapor melapor ini merujuk peristiwa aktivis senior Said Didu Dengan Menko Maritim Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau sekadar perbedaan pendapat dianggap tersinggung, bangsa ini mengentertain orang-orang yang tersinggung! Mana ada negara besar kalo mengentertain orang tersinggung? Orang tuh enggak boleh gampang tersinggung, harus mentalnya baja, kata Pak Jokowi kan bangsa kita bermental baja," tuturnya.   

"Tapi ini sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit tersinggung. Kaya Pak Luhut, saya mohon maaf aja, salah itu caranya, apa urusan tersinggung?," imbuh Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, langkah Menko Marves dengan melaporkan Said Didu ke aparat kepolisian dinilai tidak perlu. Pasalnya, Luhut selaku pejabat publik hanya perlu menjelaskan dan menjawab kritikan tersebut.

"Ceritakan aja bahwa anda (Luhut) enggak korupsi. Cukup begitu aja. Enggak usah pakai hukum, lalu orang jadi tersangka," katanya.

"Udah gitu ya modusnya itu orang tuh ditersangkakan aja supaya berhenti ngomong, enggak diapa-apain. Ada berapa ratus orang tuh jadi tersangka tidak diteruskan?" pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya