Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Soal Bintang Emon, Fahri Hamzah: Negara Harusnya Introspeksi, Kok Hukum Dijadikan Sandiwara

SABTU, 20 JUNI 2020 | 14:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peristiwa yang dialami komika Bintang Emon seolah menunjukkan tidak tertibnya negara dalam menegakkan hukum.

Pasalnya, keresahan komika asal Jakarta itu merupakan bagian dari ekspresi masyarakat Indonesia menyaksikan bobroknya penegakkan hukum.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat mengisi diskusi daring #SolusiUntukNegeri dengan topik "Antara Riuh-Keruh Medos dan Kebebasan Berpendapat. Bagaimana Menertibkan?", Sabtu (20/6).


"Bintang Emon tuh, dia ngeliat kasus Novel Baswedan itu udah bertahun-tahun putar sana putar sini, undur sana undur sini, setelah sekian tahun Jaksa datang cuman memberikan tuntunan 1 tahun?" kata Fahri Hamzah.

"Come on! Kan harusnya negara yang instrospeksi, ada apa dalam negara kayak begini, kok hukum dijadikan sandiwara?" imbuhnya menegaskan.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, kritikan dari warga negara Indonesia tidak seharusnya dianggap ancaman bahkan mengarah pada upaya represif.

Apalagi, sambungnya, kasus teror kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan itu sudah bertahun-tahun tak kunjung selesai.

"Ini usia kita nonton sandiwara ini udah ganti Kapolri dua kali. Tapi tiba-tiba Jaksa dateng dengan tuntutan dengan 1 tahun?," tegas Fahri Hamzah.

Lebih jauh, Fahri Hamzah mengungkapkan, bahwa dirinya mengetahui kasus Novel Baswedan tersebut berawal dari perselisihan antar instansi negara.

Hanya saja, dia tidak menyebut spesifik apakah dia lembaga yang dimaksud itu adalah KPK dan Kepolisian.

"Saya tahu kasus ini ekornya dulu pada konflik kelembagaan, yang tidak pernah mau diselesaikan didalam negara. Jadi, yang tidak tertib itu negara! Bukan rakyat!," pungkas Aktivis '98 itu.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya