Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai kontroversi dan bahkan muncul penolakan dari Presiden Joko Widodo dan juga masyarakat luas.
Bahkan penolakan Jokowi atas RUU HIP ini dibuat sebuah opini oleh jurnalis senior Hersubeno Arief, dengan judul "RUU HIP: PDIP-Jokowi Pecah Kongsi?"
Hal ini mendapat tanggapan pula dari pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, yang memandang ketegangan antara Jokowi dan PDIP bukan yang pertama kali terjadi.
"Hubungan Jokowi dengan PDIP dari dulu juga kadang panas, kadang adem. Kadang baik, kadang berbalik. Kadang bersama-sama, kadang berpisah," ujar Ujang Komarudin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (20/6).
Namun khusus terkait RUU HIP, Direktur Indonesia Political Review (IPR) ini melihat PDIP sedang babak belur. Karena RUU HIP yang diajukan paryai moncong putih ini ditolak banyak pihak dan bahkan Presiden.
"Sedang bonyok dan sedang meradang. Nah, Jokowi tak ingin ikut babak belur, bonyok, dan meradang. Oleh karena itu, dia langsung meminta menunda pembahasan RUU HIP tersebut," ungkap Ujang.
Lebih lanjut, Ujang pun menilai langkah Jokowi sudah tepat dengan menolak RUU HIP tersebut. Meskipun disatu sisi, publik melihat seorang kepala negara yang diusung oleh partai utamanya bertentangan dalam mengambil kebijakan.
"Karena jika RUU HIP tidak ditunda, bukan hanya PDIP yang akan babak belur, tapi juga Jokowi. Walaupun memang penundaan RUU HIP tersebut Jokowi harus vis a vis dengan PDIP," demikian Ujang Komarudin mengakhiri.
Sebagai informasi, dalam tulisannya yang berjudul "RUU HIP: PDIP-Jokowi Pecah Kongsi?" tersebut, Hersubeno mentikberatkan pembahasannya mengenai gelagat PDIP ngotot mendorong RUU HIP ini, dengan mencantumkan tambahan sejumlah klausul yang disampaikan Sekretaris Jendralnya Hasto Kristiyanto.
Hasto menyebutkan, partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri setuju penambahan klausul larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme.
Namun setelah banyak penolakan muncul, Hasto seolah berkelit, dengan memunculkan wacana pemindahan ibukota Palestina ke Abu Dis, untuk mengalihkan isu RUU HIP ini.
Sementara disisi yang lain, Hersubeno juga memunculkan pernyataan Jokowi dalam tulisannya. Di mana ia mengutip pernyataan Jokowi saat bertemu sejumlah senior purnawirawan TNI di Istana Bogor, Jumat (19/6) kemarin, yang menyatakan RUU HIP murni 100 persen agenda DPR.
"Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali," ujarnya dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Hersubeno pun berkonklusi bahwa kontrovesi RUU HIP ini dengan adanya penolakan dari Presiden merupakan pukulan telak dan beruntun bagi PDIP.
