Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar/RMOL
Kritik penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemik virus corona baru atau Covid-19 masih terus bermunculan.
Bahkan belum lama ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapati pernyataan publik yang menganggap pilkada kali ini akan lebih ribet ketimbang sebelum-sebelumnya.
Dalam diskusi daring yang digelar Universitas Mercu Buana bertajuk "Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi di Tengah Pandemi Covid-19", anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menanggapi hal tersebut.
"Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini pilkada ribet. Bagaimana kalau kita kembali pemilihan Pilkada dalam konsep yang dipilih oleh anggota DPRD? Kita mundur ke belakang, kembali," ujar Fritz, Sabtu (20/6).
Perdebatan penyelenggaraan pilkada ini, menurut Fritz, memang memiliki banyak pandangan dengan berbagai macam dasar hukum. Namun, jika ketetapan saat ini dianggap ribet oleh masyarakat, maka mau tidak mau sejarah akan berulang.
Karena ia juga menemukan pendapat masyarakat yang menganggap pilkada lewat DPRD tidak demokratis, karena dimungkinkan akan ada kongkalikong antar partai politik.
"Kalau begitu kita kembali lagi ke masa-masa sebelumnya, di mana pemerintah daerah itu ditentukan oleh pemerintah pusat kepada siapa yang mau menjadi kepala daerah," ungkapnya.
Dengan demikian, Fritz mengajak semua pihak mensukseskan pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah.
"Sekarang merupakan ujian demokrasi bagi kita semua, bagaimana kita tetap melangkah dalam rencana konstitusional. Kita telah melakukan perubahan-perubahan dan tetap melaksanakan agenda nasional," tuturnya.
"Tentu kita semua tidak mau kembali kepada itu," demikian Fritz Edward Siregar menambahkan.
