Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksaman), Samuel F. Silaen/Net

Politik

Harus Dipahami, New Normal Pilihan Dilematis Buat Pemerintah

SABTU, 20 JUNI 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah antara benci dan rindu soal pemberlakuan masa transisi new normal saat ini. Pilihan dilematis buat pemerintah selain harus secara perlahan-lahan menggerakan roda ekonomi yang terpapar virus corona.

Karena jika semakin lama terhenti maka akan semakin membebani APBN yang sedang berjalan.

Pemerintah seperti tidak ada pilihan untuk menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang sedang terpuruk saat ini. Jika terus-terusan menambah utang untuk membiayai defisit transaksi berjalan APBN, berbahaya untuk jangka panjang.


"Dan jika berlama-lama maka ekonomi bukan hanya 'stuck' tapi 'failed'," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksaman), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6).

Sungguh dilematis soal pelaksanaan new normal. Satu sisi roda ekonomi akan berjalan (berputar) kembali, di sisi lain naiknya jumlah korban yang terpapar virus corona. Jelas Samuel F. Silaen, peningkatan ini sedikit banyak menjadi momok yang juga menakutkan bagi pemerintah.

Tidak mudah untuk memasuki masa new normal, meski belum semuanya berjalan mulus, namun new normal ini menjadi keterpaksaan saja atas kondisi ekonomi 'crushed'.

"Mau tidak mau pemerintah harus melakukan tahapan new normal agar roda ekonomi kembali dapat berputar dimasa transisi ini," ujar Samuel F. Silaen.

Anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 ini juga tidak sedikit. Banyak juga 'roman- roman' tidak sedap bermunculan yakni penyalahgunaan dana diberbagai daerah, pemerintah pusat seperti tidak berdaya menghadapi rantai birokrasi karena masing-masing pemimpin daerah itu adalah 'election leaders'.

"Pemerintah pusat sangat berhati-hati dalam memulai aktivitas ekonomi agar tidak kontraproduktif bagi laju penyebaran wabah virus corona di tengah masyarakat. Ini tantangan yang tidak mudah, melihat perilaku nyata masyarakat yang terkadang abai dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan," tutur Samuel F. Silaen, alumni Lemhanas Pemuda I 2009.

New normal menjadi keharusan sekaligus keniscayaan hidup karena pilihan 'dilematis', sebab dampak signifikan hempasan Covid-19 ini begitu dahsyat. Mengguncang sendi-sendi ekonomi global tidak terkecuali ekonomi Indonesia.

"Syukur kepada pemerintah Indonesia yang relatif sudah berhasil menekan penyebaran virus corona dengan berbagai skema yang diambil, meski tak sempurna 100 persen. Namun dengan masa transisi new normal ini tidak ada jaminan bahwa Covid-19 ini akan segera lenyap alias enyah dari bangsa ini selama PSBB diberlakukan/diterapkan," ungkap Samuel F. Silaen.

Hari ini, 80 mall di Jakarta serentak sudah dibuka dan lain-lain. Samuel F. Silaen menduga mereka terpaksa saja membuka gerai meski rasa kuatir menghantui pemilik gerai akan sepi pengunjung, sementara biaya operasionalnya tak terhindarkan, hanya dengan harapan supaya masa masa transisi new normal ini berangsur pulih kembali, roda ekonomi kembali dapat berputar normal.

"Pemerintah sudah pasti tertekan berat akibat dampak buruk pandemik Covid-19 ini, banyak pembangunan infrastruktur pusat dan daerah juga ikut macet kena hempasan Covid-19, pemerintah sedang putar otak keras untuk menggerakkan roda ekonomi yang kadung macet," tutup Samuel F. Silaen.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya