Berita

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon/Net

Politik

Soal Penanganan Corona, Demokrat Ingatkan Pemerintah Tidak Lakukan "Gol Bunuh Diri"

SABTU, 20 JUNI 2020 | 08:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diharapkan sudah menyiapkan segala macam perangkat termasuk infrastruktur kesehatan dalam mengahadapi pandemi Covid-19 yang terus mengalami kenaikan kasus. Meskipun pemerintah telah memberlakukan tatanan hidup baru atau the new normal.

Mengingat kini Indonesia menjadi negara paling tinggi kasus Covid-19 di Asia Tenggara.

Begitu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Sabtu (20/6).


"Semoga ini sudah diduga pemerintah ketika menerapkan new normal di tengah kurva belum melandai. Dan infrastruktur kesehatan telah siap menerima lonjakan ini," ujar Jansen Sitindaon.

Menurutnya, apabila pemerintah belum mempersiapkan mitigasi penularan Covid-19 saat new normal, maka akan berdampak serius pada keberlangsungan keselamatan rakyat, juga ekonomi negara itu sendiri.

"Kalau tidak, 'gol bunuh diri' namanya. Ekonomi tetap macet, orang banyak mati. Semoga tidak terus naik," pungkasnya.

Indonesia menjadi negara dengan kasus infeksi virus corona dan angka kematian akibat corona tertinggi di Asia Tenggara.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (17/6), Indonesia memiliki 41.431 orang positif Covid-19 dengan 2.276 meninggal dan 16.243 sembuh.

Angka ini menyalip kasus di Singapura dengan 41.216 positif Covid-19 dan 26 meninggal dunia. Filipina berada di urutan tiga dengan 26.781 kasus positif dan 1.103 orang meninggal dunia.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya