Refleksi Pilpres 2004, Apakah 2024 Nanti PDIP Dihukum Oleh Pemilih?

Tren pemilih di Indonesia dinilai rasional setiap 10 tahun sekali dalam Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menghukum partai politik dan calon Presiden yang dianggap sudah tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kedai Kopi, Kunto A Wibowo saat diskusi webinar dengan judul "Menakar Peta Politik 2024" yang diselenggarakan oleh Political and Public Policy Studies (P3S), IB dan Pewarna pada Jumat (19/6).

Menurut Kunto, pemilih di Indonesia dinilai cukup rasional karena setiap 10 tahun sekali berganti rezim penguasa dari partai yang berbeda.

"Prediksi dilihat dari tren, trennya cukup menggembirakan sebenarnya, pemilih di Indonesia itu cukup rasional tiap 10 tahun sekali, jadi tiap pergantian rezim 10 tahun sekali pemilih di Indonesia rasional," ucap Kunto A Wibowo, Jumat (19/6).

Kunto menjelaskan, pada Pilpres 2004, Megawati Soekarnoputri digeser posisinya sebagai Presiden oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga, kekuasaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digeser oleh Partai Demokrat.

"Kita mulai pertamanya ketika Megawati berkuasa di tahun 2004, pemilih menghukum mereka, pemilih menghukum PDIP dan Megawati dan akhirnya yang jadi pemenang Demokrat dan SBY. Dihukum karena harga BBM naik, tapi ini salah satu faktor," jelas Kunto.

Kemudian sambung Kunto, pada 2014 giliran Partai Demokrat dan SBY yang dihukum oleh pemilih. PDIP kembali berkuasa dengan Joko Widodo yang menjadi presidennya.

Sehingga, tren tersebut kemungkinan besar akan kembali terjadi pada Pilpres 2024 nanti saat melihat tren pemilih di Indonesia yang cukup rasional.

"Kita lihat apakah di 2024 nanti PDIP dihukum oleh pemilih? Dan pemilih akan mengganti partai politik yang punya kursi terbanyak di DPR," pungkas Kunto.