Berita

Kerumunan warga terjadi saat Menkes memberikan bansos di Bayongbong, Garut/RMOLJabar

Politik

Bagikan Bansos Di Garut, Menkes Kok Malah Dapat Sindiran?

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 17:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kegiatan pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, di Kantor Pos Bayongbong, Kabupaten Garut, mendapat sindiran masyarakat. Pasalnya, pembagian BST tersebut mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.

Berdasarkan pantauan Kantor Berita RMOLJabar di lokasi, protokol kesehatan Covid-19 seperti menjaga jarak dan larangan berkerumun tak diterapkan. Sehingga dikhawatirkan ada warga yang tertular virus corona.

Seorang warga Garut yang hadir di sekitar kegiatan penyerahan bantuan sosial, Irwan (40), mengaku heran dengan kedatangan Mensos dan rombongan pejabat lainnya karena mengabaikan protokol kesehatan. Padahal, jelas-jelas wabah Covid-19 belum berakhir.


“Orang terlihat berkerumun, tidak menjaga jarak, padahal saat ini kan kondisinya memang belum aman. Masih ada penyebaran virus,” kata Irwan, Jumat (19/6).

Irwan mengatakan, sebagai warga Garut dirinya sangat menyayangkan adanya rombongan pejabat dari Jakarta dan kota lainnya yang justru menciptakan kerumunan warga.

Irwan khawatir kerumunan orang dan tidak menjaga jarak, bahkan ada yang tidak pakai masker, akan menularkan virus Covid-19 yang selama ini ditakuti warga Garut.

“Warga kalau mau keluar rumah saja harus pakai masker, jaga jarak, tapi ini dari Jakarta (bikin) semua berkerumun, tidak jaga jarak,” kata dia.

Warga Garut lainnya, Hendi (45) pun mengeluhkan hal sama. Menurut Hendi, aturan protokol kesehatan Covid-19 seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan orang justru diabaikan dalam kegiatan pemerintahan pusat.

“Katanya warga harus patuh terhadap protokol kesehatan, tapi nyatanya berkerumun, tidak ada jarak, berarti sekarang memang sudah normal,” tuturnya.

Diketahui, kunjungan Mensos ke Garut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, anggota DPR RI, jajaran Kepolisian Resor Garut dan TNI serta pejabat dari perbankan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya