Ini Alasan Warga Simalungun Geruduk Kantor DPD PDIP Sumut Di Tengah Pandemik

Puluhan warga Simalungun yang menamakan diri Gerakan Peduli Simalungun (GPS) berunjuk rasa ke Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Jumat (19/6).

Mereka mendesak agar PDIP tidak mengusung sosok-sosok yang menurut mereka terindikasi akan membangun dinasti politik di Kabupaten Simalungun.

Koordinator aksi GPS, Andry CH Saragih mengatakan, sejak 10 tahun kepemimpinan Bupati JR Saragih di Simalungun, rakyat tidak semakin sejahtera. Justru, kata dia, JR dan kroninya yang semakin sejahtera.

“Sebelum jadi bupati dia tidak membawa apa-apa. Tapi sekarang sudah punya helikopter, punya universitas, punya hotel, stasiun TV dan radio,” kata dia.

Selama kepemimpinan JR, lanjut Andry, begitu banyak dugaan korupsi yang sempat muncul ke permukaan namun tidak ditindak. Buruknya pemerintahan JR juga tercermin dari predikat disclaimer tiga tahun berturut-turut dari BPK RI.

“Simalungun kan mau pesta demokrasi. Artinya JR Saragih, akan mendukung abangnya, Anton Saragih untuk menjadi Bupati Simalungun. Kita tahu JR tidak punya prestasi apa-apa di Simalungun. Kami khawatir, pola-pola lama yang kami duga dosa JR akan berpotensi terjadi di Anton,” sebutnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Dalam memuluskan pencalonannya menuju Bupati Simalungun, Anton diketahui telah mendaftar ke sejumlah partai, salah satunya PDIP.

“Anton sudah mendaftar ke PDIP. Kita tahu PDIP pemenang pemilu, PDIP partai wong cilik. Besar keinginan kami PDIP, dengan Ketum Ibu Megawati Soekarnoputri bisa menyerap aspirasi ini. Sebetulnya kami ingin ke Jakarta bertemu beliau, tapi karena situasi pandemik ini tidak memungkinkan,” tandasnya.

Setelah berorasi beberapa saat, perwakilan pengunjukrasa kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, David Ginting, di dalam gedung.

Usai menerima massa, kepada wartawan David mengatakan bahwa aspirasi pengunjukrasa mereka terima.

“Tapi kalau soal pencalonan kan ada mekanisme tersendiri yakni di DPP. Kami tunduk dan patuh apa keputusan DPP,” pungkasnya.