Berita

Demo di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara/RMOLSumut

Politik

Ini Alasan Warga Simalungun Geruduk Kantor DPD PDIP Sumut Di Tengah Pandemik

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 17:01 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan warga Simalungun yang menamakan diri Gerakan Peduli Simalungun (GPS) berunjuk rasa ke Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Jumat (19/6).

Mereka mendesak agar PDIP tidak mengusung sosok-sosok yang menurut mereka terindikasi akan membangun dinasti politik di Kabupaten Simalungun.

Koordinator aksi GPS, Andry CH Saragih mengatakan, sejak 10 tahun kepemimpinan Bupati JR Saragih di Simalungun, rakyat tidak semakin sejahtera. Justru, kata dia, JR dan kroninya yang semakin sejahtera.


“Sebelum jadi bupati dia tidak membawa apa-apa. Tapi sekarang sudah punya helikopter, punya universitas, punya hotel, stasiun TV dan radio,” kata dia.

Selama kepemimpinan JR, lanjut Andry, begitu banyak dugaan korupsi yang sempat muncul ke permukaan namun tidak ditindak. Buruknya pemerintahan JR juga tercermin dari predikat disclaimer tiga tahun berturut-turut dari BPK RI.

“Simalungun kan mau pesta demokrasi. Artinya JR Saragih, akan mendukung abangnya, Anton Saragih untuk menjadi Bupati Simalungun. Kita tahu JR tidak punya prestasi apa-apa di Simalungun. Kami khawatir, pola-pola lama yang kami duga dosa JR akan berpotensi terjadi di Anton,” sebutnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Dalam memuluskan pencalonannya menuju Bupati Simalungun, Anton diketahui telah mendaftar ke sejumlah partai, salah satunya PDIP.

“Anton sudah mendaftar ke PDIP. Kita tahu PDIP pemenang pemilu, PDIP partai wong cilik. Besar keinginan kami PDIP, dengan Ketum Ibu Megawati Soekarnoputri bisa menyerap aspirasi ini. Sebetulnya kami ingin ke Jakarta bertemu beliau, tapi karena situasi pandemik ini tidak memungkinkan,” tandasnya.

Setelah berorasi beberapa saat, perwakilan pengunjukrasa kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, David Ginting, di dalam gedung.

Usai menerima massa, kepada wartawan David mengatakan bahwa aspirasi pengunjukrasa mereka terima.

“Tapi kalau soal pencalonan kan ada mekanisme tersendiri yakni di DPP. Kami tunduk dan patuh apa keputusan DPP,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya