Berita

Ketua SNNU, Witjaksono/RMOL

Politik

Jokowi Warning Penyeleweng Dana Covid-19, SNNU: Harus Dibarengi Dengan Target Kerja Terukur

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 10:05 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Peringatan Presiden Joko Widodo agar para pemangku kepentingan tidak menyelewengkan dana penanganan virus corona baru (Covid-19) harus dibarengi dengan target yang jelas.

Demikian disampaikan Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU), Witjaksono saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat pagi (19/6).

Witjaksono mengapresiasi peringatan keras Jokowi yang tidak ingin ada penyelewengan dana penanganan Covid-19, termasuk pemulihan ekonomi nasional.


Ia meyakini, warning yang dua kali disampaikan oleh Kepala Negara akan menjadi catatan penting bagi pejabat untuk mengelola anggaran secara akuntabel. 

"Dalam masa pemulihan paska Covid-19, harus bekerja bersama secara simultan dan terencana, tentunya dibarengi dengan target kinerja yang terukur baik jangka pendek, menengah dan panjang," demikian kata Witjaksono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/6).

Lebih lanjut Witjaksono menyoroti besarnya anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang menyentuh angka Rp 695,20 triliun, dari sebelumnya Rp 677,20 Triliun.

Pria yang juga Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N-PBNU) ini berpendapat, berbagai alokasi dana yang sudah dialokasikan pada berbagai bidang harus dikawal implementasinya. Termasuk penentuan indikator keberhasilannya.

Witjak menambahkan, penentuan indikator capaian target akan membantu pemerintah melakukan evaluasi secara periodik.

Dengan demikian, berbagai niatan baik pemerintah untuk bangkit dari krisis ekonomi akibat corona benar-benar tercapai dengan maksimal.

Ia menyontohkan dana bantuan bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang menyentuh angpa Rp 106,11 triliun harus disorot oleh seluruh pihak, baik aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan kepolisian, masyarakat harus terlibat aktif memantau.

Belum lagi anggaran kesehatan yang menyentuh Rp 87,55 triliun. Termasuk anggaran perlindungan sosial yang nilainya menyentuh Rp 203,90 triliun.

"Termasuk insentif usaha sebesar Rp 120,61 T, insentif pajak dan dana UMKM yang jumlahnya juga sangat besar. Dana Covid-19 ini jangan sampai habis banyak tapi tidak terukur efektivitasnya," demikian kata Inisiator Program Nasional Budidaya Padi, Jagung, Kedelai (Pajale) PBNU ini.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya