Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto/Net

Politik

Rapat Dengan Mendag, Ketua DPD: Sayur Apa Yang Tidak Bisa Ditanam Di Indonesia?

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 09:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah komoditi barang jadi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan mendistorsi produksi dalam negeri menjadi perhatian DPD RI.

Hal ini menyusul hasil serap aspirasi daerah dan masukan dari APINDO dan KADIN Indonesia kepada DPD di masa reses.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto, di Rumah Dinas Ketua DPD, Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Kamis petang (18/6).


Raker tersebut selain dihadiri Menteri Perdagangan, juga turut hadir Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga dan sejumlah pejabat di Kementerian Perdagangan. Sementara dari unsur DPD RI, tampak hadir Wakil Ketua III DPD, Sultan Baktiar Najamudin, dan Wakil Ketua Komite II DPD, Bustami Zainudin, serta anggota DPD, Edwin Pratama Putra.

Sejumlah isu hasil serap aspirasi dan pengawasan DPD di daerah yang terkait dengan Kementerian Perdagangan disampaikan. Termasuk impor besar-besaran alat kesehatan, baik alat pelindung diri (APD) termask masker terkait Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Sementara di satu sisi, industri dalam negeri juga memproduksi barang serupa.

"Kami di DPD juga ingin mempertanyakan data dari BPS yang menyatakan terjadi peningkatan impor sayuran dan buah-buahan. Pertanyaannya, sayur apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia?" tandas LaNyalla.

Atas sejumlah isu hasil serap aspirasi DPD tersebut, Mendag menyatakan akan memperhatikan dan menindaklanjuti.

"Tentang komoditas barang jadi yang menjadi perhatian APINDO dan KADIN Indonesia pasti kami perhatikan. Salah satu opsi yang akan kami tempuh adalah pemberlakuan safeguard, dengan menaikkan bea masuk impor terhadap komoditas tersebut. Sehingga produk dalam negeri terlindungi. Sedangkan terkait impor alat kesehatan terkait Covid-19, yang memang diberi relaksasi pembebasan izin impor, akan dievaluasi per 30 Juni 2020," tegasnya.

Perlu diketahui, terhitung sejak Januari hingga April 2020, nilai impor alat kesehatan mencapai 1,1 miliar dolar AS, naik 11,6 persen YoY. Kenaikan ini didominasi empat produk, yakni masker, hand sanitizer, PCR Test dan Ventilator.

Sementara terkait peningkatan impor sayur dan buah-buahan, dikatakan Mendag, dikarenakan adanya permintaan dari kelas konsumen premium. Terutama dari kalangan ekspatriat yang belanja di super market kelas atas.

"Kami minta kepada Pak Menteri untuk segera melakukan evaluasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kemenkes, karena sebagian komoditas alat kesehatan sekarang sudah diproduksi di dalam negeri. Bahkan kampus UGM sudah bisa memproduksi Ventilator standar ICU yang sama dengan produk impor, hanya saja masih menunggu izin edar dari Kemenkes. Termasuk sejumlah pabrik tekstil yang sekarang memproduksi baju APD dan masker. Ini harus mendapat prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," tutur LaNyalla.

Senator Jawa Timur ini juga mengingatkan Mendag terkait keputusan Vietnam dan India yang menghentikan ekspor produk pangan utama mereka. Hal ini harus dimaknai bahwa potensi krisis pangan dunia sudah ada di depan mata menyusul pandemik Covid-19.

"Sebaiknya Kemendag segara koordinasi dengan Bulog dan Kementan untuk melakukan antisipasi fenomena ini. Karena saya secara pribadi sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) tentang perlunya membangun ketahanan di sektor pangan," tutup LaNyalla, mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya