Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Nasir Djamil: Pemerintah Terkesan Lempar Batu Sembunyi Tangan Di RUU HIP

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 08:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila terkesan sebagai sikap yang masa bodoh.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil amat menyayangkan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan penundaan tersebut.

“Sebenarnya miris. Padahal kan, pembahasan satu RUU bersama pemerintah, jadi jangan terkesan seperti kata pepatah lempar batu sembunyi tangan,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/6).


Menurutnya, dengan adanya permintaan penundaan pembahasan dari Mahfud MD menimbulkan kesan bahwa DPR selama ini sangat ngotot membahas. Padahal pemerintah juga turut andil dalam pembahasan adanya RUU HIP.

“Kan kesannya seperti itu, jadi seolah-olah DPR lah yang paling ngotot, meskipun memang di DPR sendiri berbeda-beda pandangannya soal ini, ada yang menarik diri, ada yang menolak dengan catatan, dsb,” kata politisi PKS itu.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak melemparkan pernyataan meminta DPR untuk menunda, melainkan pemerintah dan DPR yang menghentikan pembahasan tersebut.

“Bahwa DPR sebagai pembentuk UU, ya. Tapi kan pembahasan UU itu kan dilakukan bersama pemerintah. Jadi dalam perspektif, opini publik, seolah-olah DPR secara kelembagaan disudutkan dengan pernyataan itu,” bebernya.

“Makanya, saya katakan ini kan mirip seperti kata pepatah lempar batu sembunyi tangan,” demikian Nasir Djamil.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya