Berita

Ilustrasi polisi Minneapolis/Net

Dunia

Bubarkan Kepolisian, Dewan Kota Minneapolis Ganti Dengan Sistem Keamanan Berbasis Masyarakat

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 09:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

RMOL. Dewan Kota Minneapolis sepakat untuk mengganti Departemen Kepolisian dengan sistem keamanan publik berbasis masyarakat.

Resolusi tersebut disepakati pada Jumat (12/6) dengan suara bulat. Langkah yang dilakukan sebagai respons tuntutan masyarakat atas protes terhadap meninggalnya George Floyd.

"Pembunuhan George Floyd pada 25 Mei 2020 oleh petugas kepolisian Minneapolis adalah sebuah tragedi yang menunjukkan bahwa tidak ada reformasi yang akan mencegah kekerasan mematikan," tulis lima anggota dewan dalam resolusi tersebut seperti yang dilansir dari CNA.


Dalam resolusi tersebut, Dewan Kota Minneapolis sepakat untuk memulai proses penelitian, restrukturisasi, dan keterlibatan masyarakat selama setahun hingga menghasilkan model keselamatan publik yang baru.

Dewan juga menugaskan kelompok kerja baru untuk menyampaikan rekomendasi pada 24 Juli mengenai keterlibatan para pemangku kepentingan publik untuk mengubah sistem keselamatan.

Di tengah tekanan untuk membubarkan Departemen Kepolisian, sebanyak 40 anggota polisi merilis surat terbuka pada Kamis (11/6) yang mengutuk tindakan Derek Chauvin terhadap Floyd.

"Aksinya (Chauvin) tidak menggambarkan kami," ujar mereka dalam surat tersebut.

Mereka juga menyatakan dukungan untuk diadakannya reformasi kepolisian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Walikota Minneapolis, Jacob Frey, yang akhirnya mendukung diadakannya reformasi struktural besar-besaran untuk merevisi sistem rasis struktural.

Kematian Floyd yang diakibatkan oleh penahanan Chauvin membuat masyarakat dunia marah. Protes anti-rasisme untuk menuntut keadilan atas meninggalnya Floyd bukan hanya terjadi di AS, namun juga berbagai negara di penjuru dunia.

Mereka juga menyoroti bagaimana rasisme dan tindakan diskriminasi telah mendarah daging dalam institusi kepolisian.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya