Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison/Net

Dunia

PM Scott Morisson Dapat Kritikan Pedas Menyangkal Sejarah Perbudakan Di Australia

JUMAT, 12 JUNI 2020 | 11:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para ahli sejarah, anggota parlemen dan juga aktivis Aborigin di Australia terkejut dengan pernyataan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Mereka kecewa karena Morrison tidak mengakui adanya sejarah perbudakan di Australia.

Sharman Stone, pengajar politik di Monash University, mengingatkan bahwa semua sejarah terkait perbudakan di Australia terdokumentasi dengan baik.

“Perbudakan terhadap penduduk asli, lelaki, dan perempuan serta anak-anak terdokumentasi dengan baik,” kata Stone, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/6).


”Orang-orang yang diperbudak bekerja di sejumlah industri seperti penangkapan ikan dan juga sebagai pembantu rumah tangga,”  tambah Stone.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi perihal sejarah pendudukan oleh Inggris, Morrison mengklaim Australia tidak memiliki sejarah perbudakan. Ia malah mengakui bahwa masa-masa pendudukan oleh Inggris adalah salah satu periode yang brutal dalam sejarah Australia.

"Tidak pernah ada perbudakan di Australia," ujar Morrison dalam acara diskusi di tengah merebaknya sentimen rasial setelah insiden kematian George Floyd.
 
Peristiwa itu memunculkan protes besar-besaran di seluruh Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat dan Asia. Aksi protes itu menjadi gerakan Black Lives Matter, yang kemudian memicu munculnya isu perlakuan sewenang-wenang aparat Australia terhadap warga Aborigin.

Sejumlah warga Aborigin dilaporkan tewas setelah ditahan polisi di Australia.

Tidak hanya menyangkal sejarah perbudakan di Australia, Morisson juga mengkritik gerakan menurunkan patung-patung yang dirasa rasis atau terkait perbudakan. Menurutnya, gerakan-gerakan tersebut terlalu politis.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya