Kembali Panas, Korea Utara Putuskan Komunikasi Dengan Korea Selatan

Korea Utara memberikan pernyataan mengejutkan dengan akan memutus hotline dengan Korea Selatan sebagai langkah pertama untuk menutup kontak kedua negara.

Keputusan tersebut diambil di tengah ketegangan kedua belah pihak. Di mana selama beberapa hari terakhir, Korea Utara mengecam Korea Selatan karena selebaran yang dikirim oleh pembelot di pos perbatasan.

Korea Utara bahkan mengancam akan menutup kantor penghubung antar-Korea dan proyek-proyek lainnya, termasuk membatalkan Pakta Militer 2018, jika Korea Selatan tidak menghentikan aksi para pembelot.

Pejabat tinggi pemerintah di Korea Utara, termasuk saudara perempuan pemimpin Kim Jong Un, Kim Yo Jong dan wakil ketua Komite Sentral dari Partai Pekerja Korea, Kim Yong Chol, memutuskan tindakan ke arah Selatan harus sepenuhnya seperti tindakan melawan musuh.

Dilaporkan KCNA yang dikutip dari Reuters, sebagai langkah pertama, pada Selasa siang (9/6), Korea Utara akan menutup jalur komunikasi di kantor penghubung antar-Korea, dan hotline antara dua militer serta kantor kepresidenan.

Dalam laporannya, KCNA mengatakan orang-orang Korea Utara marah dengan perilaku licik Korea Selatan. Pasalnya, pihak berwenang Korea Selatan, secara tidak bertanggung jawan, membiarkan para pembelot merusak martabat para pemimpin Korea Utara.

"Kami telah mencapai kesimpulan bahwa tidak perlu duduk berhadap-hadapan dengan pihak berwenang Korea Selatan dan tidak ada masalah untuk berdiskusi dengan mereka, karena mereka hanya membangkitkan kekecewaan kami," tulis KCNA.

Sementara itu, Daniel Wertz dari Komite Nasional Korea Utara yang berbasis di AS mengungkapkan, langkah pemutusan komunikasi tersebut sangatlah berbahaya.

"Saluran komunikasi reguler sangat dibutuhkan selama krisis, dan untuk alasan itu Korea Utara memotongnya untuk menciptakan suasana risiko yang tinggi," tulis Wertz dalam akun Twitter-nya.

"Ini adalah permainan usang untuk Pyongyang, tapi tetap saja berbahaya," tekannya.

Kemunduran hubungan tersebut diketahui terjadi ketika Korea Selatan berusaha untuk membujuk Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dengan imbalan bantuan atas sanksi internasional terhadap Pyongyang.