Berita

Politisi PKS, M. nasir Djamil/Net

Politik

Hasil Survei Indikator Kinerja Jokowi Buruk, Nasir Djamil: Alarm Keras Bagi Presiden

SENIN, 08 JUNI 2020 | 15:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan kinerja Presiden Joko Widodo di mata masyarakat menurun dibandingkan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona baru (Covid-19).

Menyikapi hal tersebut politisi PKS, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan bahwa survei tersebut dilakukan untuk menguji kebijakan presiden terkait penanganan Covid-19. Ujian yang dimaksudkan kata Djamil apakah kebijakan Jokowi berpihak pada kepentingan masyarakat atau tidak dan juga kebijakan tersebut dapat diterima atau tidak bagi masyarakat.

“Ternyata kan survei itu menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa masyarakat justru menilai dalam menangani pandemik ini, pemerintah Jokowi ini justru bekerja buruk. Bahkan mayoritas responden menginginkan PSBB ketimbang new normal,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/6).


Dari hasil survei tersebut, Nasir mengatakan, sebagai peringatan bagi pemerintah terutama Presiden Joko Widodo untuk dapat mengevaluasi kebijakannya.

“Ini sebenarnya alarm keras, bagi pemerintah Jokowi, untuk mengevaluasi kebijakan-kebijkannya. Meskipun hasil survei ini, tidak melihatkan seluruh rakyat Indonesia. Tapi, paling tidak survei ini, mencerminkan sikap masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia terkait dengan oenabganan Covid-19,” paparnya.

Disinggung mengenai adanya isu pemakzulan Presiden Joko Widodo semakin nyata lewat hasil survei yang mengindikasikan kinerja buruk saat penanganan Covid-19. Nasir justru berpandangan lain bahwa pihak oposisi tidak pernah mewacanakan ada pemakzulan Presiden Jokowi.

“Soal pemakzulan, di kubu oposisi sendiri tidak bicara soal pemakzulan, bahwa pemakzulan itu ada mekanisme, kemudian ada prosedurnya artinya konstitusi kita, menuntun menuju pemakzulan dan ada sebab-sebabnya,” tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya