Berita

Politisi PKS, M. nasir Djamil/Net

Politik

Hasil Survei Indikator Kinerja Jokowi Buruk, Nasir Djamil: Alarm Keras Bagi Presiden

SENIN, 08 JUNI 2020 | 15:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan kinerja Presiden Joko Widodo di mata masyarakat menurun dibandingkan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona baru (Covid-19).

Menyikapi hal tersebut politisi PKS, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan bahwa survei tersebut dilakukan untuk menguji kebijakan presiden terkait penanganan Covid-19. Ujian yang dimaksudkan kata Djamil apakah kebijakan Jokowi berpihak pada kepentingan masyarakat atau tidak dan juga kebijakan tersebut dapat diterima atau tidak bagi masyarakat.

“Ternyata kan survei itu menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa masyarakat justru menilai dalam menangani pandemik ini, pemerintah Jokowi ini justru bekerja buruk. Bahkan mayoritas responden menginginkan PSBB ketimbang new normal,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/6).


Dari hasil survei tersebut, Nasir mengatakan, sebagai peringatan bagi pemerintah terutama Presiden Joko Widodo untuk dapat mengevaluasi kebijakannya.

“Ini sebenarnya alarm keras, bagi pemerintah Jokowi, untuk mengevaluasi kebijakan-kebijkannya. Meskipun hasil survei ini, tidak melihatkan seluruh rakyat Indonesia. Tapi, paling tidak survei ini, mencerminkan sikap masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia terkait dengan oenabganan Covid-19,” paparnya.

Disinggung mengenai adanya isu pemakzulan Presiden Joko Widodo semakin nyata lewat hasil survei yang mengindikasikan kinerja buruk saat penanganan Covid-19. Nasir justru berpandangan lain bahwa pihak oposisi tidak pernah mewacanakan ada pemakzulan Presiden Jokowi.

“Soal pemakzulan, di kubu oposisi sendiri tidak bicara soal pemakzulan, bahwa pemakzulan itu ada mekanisme, kemudian ada prosedurnya artinya konstitusi kita, menuntun menuju pemakzulan dan ada sebab-sebabnya,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya