Berita

Joko Widodo dengan Prabowo Subianto bertemua pasca Pilpres 2019/Net

Politik

PKS Sangsi Ada Upaya Kudeta Orang Dalam Terhadap Presiden Jokowi

SENIN, 08 JUNI 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politisi PKS, M. Nasir Djamil menyampaikan keraguannya terhadap isu kudeta terhadap Presiden Joko Widodo dari dalam.

Menurutnya, orang-orang di pemerintahan tidak akan berani memakzulkan Presiden Joko Widodo.

"Emang berani di faksi pemerintah itu ada yang mau memakzulkan Presiden? Apakah berani mereka melakukan itu? Saya melihat mereka enggak berani, Perppu 1/2020 saja mereka enggak berani menolak, masa mau bicara memakzulkan. Kira-kira begitu," ujar Nasir Djamil, Senin (8/6).


Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS ini menyatakan, suara hati partai koalisi pemerintah banyak yang tidak sepakat dengan sejumlah kebijakan Presiden Jokowi. Namun, mereka tidak berani menolak kebijakan tersebut apalagi sampai memakzulkan presiden.

"Jadi perppu saja yang jelas-jelas dalam pandangan kami berpotensi melanggar konstitusi, faksi itu kubu-kubu itu di pemerintahan, untuk menolaknya (tidak berani), apalagi ingin mamakzulkan. Saya justru menilai mana punya keberanian mereka untuk memakzulkan presiden Jokowi," terang Nasir Djamil kepada redaksi.

Muncul isu akan ada pemakzulan Presiden Joko Widodo yang diinisiasi oleh kubu pemerintah itu sendiri karena kebijakan ngawur di tengah pandemik Covid-19. Isu itu menguat setelah sejumlah pengamat politik lantang membicarakan hal tersebut.

Terlebih adanya survei dari Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai Presiden Joko Widodo ini memiliki kinerja buruk.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya