Berita

Ketua Umum Pimpinan Pusat GPII, Masri Ikoni/Net

Politik

KOMUNIKASI COVID-19

Ketum GPII: Johnny G. Plate Layak Dicopot Dari Menkominfo

SENIN, 08 JUNI 2020 | 10:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) setuju jika Presiden Joko Widodo mengevaluasi kabinet mengingat ada beberapa menteri yang dinilai berkinerja buruk di tengah pandemik Covid-19.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GPII, Masri Ikoni, mengatakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate salah satu yang layak direshuffle.

Sebab, ada masalah komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan virus corona, sehingga dapat menghilangkan nyawa warga negara. Ditambah, sejumlah pesan pemerintah terkesan cukup membingungkan dan tidak sampai ke masyarakat dalam penanganan Covid-19.


"Akibatnya masyarakat mejadi korban dari simpang siurnya komunikasi publik pemerintah," ujar Masri saat diskusi virtual bertajuk "New Normal: Perlukah Reshuffle Kabinet?", Minggu malam (7/6).

Menurut Masri, Selain Menkominfo, yang layak ganti juga adalah Jurubica Presiden. Menurut Masri, saat masyarakat membutuhkan informasi soal Covid-19 yang utuh, namun yang muncul malah informasi yang membingungkan dan simpang siur.

"Sehingga ada kesan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak kompak," katanya.

Namun demikian, Masri menegaskan bahwa penanganan pandemik Covid-19 secara umum berjalan baik jika dilihat dari kekompakan semua kementerian yang bergerak.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Supiandi, menilai belum diperlukan evaluasi dan reshuffle menteri saat ini. Dia meminta Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada para pembantunya untuk lebih giat bekerja maksimal.

"Ekonomi sedang tidak menentu akibat Covid-19, tidak jaminan bila menteri menteri diganti akan kerja lebih baik," kata Supiandi.

Dia usulkan ke depan, Indonesia perlu design pembangunan skenario pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan yang memperhatikan bencana. Selain itu Indonesia perlu mencadangkan dana bencana lebih besar, karena dana on call yang ada di BNPB tidak cukup untuk hadapi bencana seluas Covid-19.

Dalam diksusi virtual "New Normal: Perlukah Reshuffle Kabinet?", juga hadir sebagai pembicara Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama, dan pengamat politik Ade Reza Hariyadi, serta diskusi dipandu oleh mantan Ketum GPII Karman BM.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya